Pemerintah Diingatkan Urgensi Sinergi Data Kewarganegaran

Jakarta: Pemerintah diingatkan urgensi status kewarganegaraan seseorang. Sebab, tak sedikit masyarakat yang berpindah kewarganegaraan namun masih terdata sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). "Problem ini banyak mengemuka saat dilakukan pendataan ulang WNI untuk keperluan pemilu 2019 di Belanda," kata anggota Komisi I Christina Aryani dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Februari 2021. Politikus Partai Golkar itu menyebut berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, setidaknya ada beberapa penyebab masyarakat Indonesia kehilangan status WNI. Salah satunya tercantum pada pasal 23. "Antara lain yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri, atau memiliki paspor negara asing atas namanya," kata dia. Baca: Orient Riwu Kore Baru Kantongi KTP-el Kupang pada 2020 Dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk memaksimalkan koordinasi guna mendata WNI yang berpindah kewarganegaraan. Sehingga, kasus kewarganegaraan ganda, terutama yang melekat pada pejabat publik tidak terjadi pada masa akan datang. "Dalam rapat kerja awal Februari ini, Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) juga telah memasukkan program penguatan sistem pendataan secara serempak di 129 perwakilan di luar negeri sebagai salah satu prioritas kerja tahun 2021," ujar dia. Indonesia berulang kali memiliki permasalahan serupa terhadap status kewarganegaraan ganda yang dimiliki pejabat pemerintahan. Sebelumnya, kasus ini menerpa mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar. Polemik ini kembali mengemuka setelah Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, diduga berkewenegaraan ganda, yakni Amerika Serikat. Polemik ini tengah didalami oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).