Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Prolegnas Prioritas 2021 Disepakati Tanpa Revisi UU Pemilu

Anggi Tondi Martaon • 09 Maret 2021 13:08
Jakarta: DPR bersama DPD dan pemerintah sepakat merevisi daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dikeluarkan dari prolegnas. 
 
"Apakah keputusan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2019-2024 dapat disetujui?" kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
 
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat kerja (raker) pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Partai Gerindra itu menyebut pihaknya menerima pengajuan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dari Komisi II. Mereka juga meminta agar revisi UU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.
 
Pengajuan Komisi II direspons pemerintah. Eksekutif menganggap amendemen UU Pemilu belum mendesak.
 
Baca: Nasib Revisi UU Pemilu Ditentukan Hari Ini
 
"Nah kita bersyukur juga itu (Prolegnas Prioritas 2021) belum disahkan," ungkap Andi.
 
Pantauan Medcom.id, mayoritas fraksi mendukung revisi UU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021. Hanya Fraksi Demokrat yang menolak. Partai berlambang mercy itu beralasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 terlalu berat dilakukan pada 2024.
 
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan pemerintah sepakat dengan usulan tersebut. Dia meminta Prolegnas Prioritas 2021 segera diparipurnakan.
 
"Karena sebetulnya apa yang kita sepakati tinggal dibawa ke paripurna, kecuali yang satu ini (revisi UU Pemilu)," kata Yasonna.
 
Selain itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengusulkan satu beleid dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Usulan itu ialah revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
" Jika memungkinkan atas persetujuan fraksi-fraksi, kita anggap saja (revisi UU KUP) mengisi pencabutan Revisi UU Pemilu," ujar Yasonna.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif