Bawaslu Antisipasi Isu SARA Jelang Pemilu

Faisal Abdalla 22 Juli 2018 05:40 WIB
pemilu serentak 2019
Bawaslu Antisipasi Isu SARA Jelang Pemilu
Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo. Medcom.id/Faisal Abdalla
Bangka Belitung: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mengalami tren penurunan pada Pilkada serentak 2018 lalu. Namun, Bawaslu tetap menyiapkan langkah-langkah pencegahan isu SARA jelang Pemilu 2019.

"Memang politik identitas ini di Pilkada 2018 masih bisa kita redam, tetapi kita tetap antisipasi untuk persiapan pemilu legislatif dan pilpres ke depan," kata Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Santika, Belitung, Sabtu, 20 Juli 2018.

Ratna mengatakan, salah satu langkah yang diambil Bawaslu yakni dengan merumuskan definisi politik identitas dalam undang-undang. Menurut Ratna, aturan yang ada saat ini belum tegas mendefinisikan politik identitas. 


Bawaslu, kata Ratna, gencar melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk merumuskan definisi politik identitas. Definisi itu sendiri dibutuhkan untuk memberikan instruksi yang jelas kepada jajaran Bawaslu di bawah. 

"Ketika ada perbuatan yang terindikasi politik identitas sesuai yang kami maksudkan di dalam definisi yang kami rumuskan, maka jajaran di bawah kami bisa melakukan penindakan," ujarnya. 

Selain merumuskan definisi politik identitas, Ratna mengatakan Bawaslu juga gencar melakukan kampanye tolak politisasi isu SARA dan politik uang. Dia mengklaim kampanye yang dilakukan Bawaslu selama ini berhasil meredam isu SARA dan politik uang selama tahapan Pilkada serentak 2018. 

"Upaya kami sangat maksimal karena kami tahu, belajar dari Pilkada DKI Jakarta, dampak politik identitas ini sangat berbahaya karena dirasakan tidak hanya di DKI, tapi hampir di seluruh Indonesia," tutur Ratna. 

Ratna mengatakan Bawaslu juga akan terus melibatkan masyarakat untuk menangkal poilitik identitas. Dengan begitu, isu SARA diharapkan bisa semakin ditekan pada Pemilu mendatang. 

"Menggerakkan masyarakat itu sangat penting karena yang dimanfaatkan oleh oknum yang menggunakan politik identitas itu masyarakat sehingga objek itu yang harus kami datangi untuk dilibatkan, sehingga bisa menjadi subjek yang menghambat (isu SARA)," tutur Ratna.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id