Jakarta: Mantan Perdana Menteri (PM) Gerakan Aceh Merdeka Tengku Malik Mahmud menemui Presiden Joko Widodo. Dia menagih janji pemerintah kepada Aceh.
"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU (nota kesepahaman) yang belum selesai," kata Malik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.
Salah satu yang ditagih yakni masalah kepemilikan tanah yang dijanjikan kepada kombatan GAM. Pengadaan tanah tertuang dalam MoU Helsinki, Finlandia, poin 3.2.5 yang meminta pemerintah mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh.
"Ada juga masalah pemda (pemerintah daerah) yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk diselesaikan semuanya," ujar Wali Nanggroe Aceh itu.
Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka Tengku Malik Mahmud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Hal lain yang juga ditagih terkait investasi. Dia menyebut masih ada regulasi yang menimbulkan kesalahpahaman dan tidak sejalan antara daerah dan pusat.
"Semua kita sampaikan. Dan responsnya (Presiden) bagus. Tadi, juga ditemani Pak (Kepala Staf Presiden) Moeldoko. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," pungkas dia.
Jakarta: Mantan Perdana Menteri (PM) Gerakan Aceh Merdeka Tengku Malik Mahmud menemui Presiden Joko Widodo. Dia menagih janji pemerintah kepada Aceh.
"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU (nota kesepahaman) yang belum selesai," kata Malik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.
Salah satu yang ditagih yakni masalah kepemilikan tanah yang dijanjikan kepada kombatan
GAM. Pengadaan tanah tertuang dalam MoU Helsinki, Finlandia, poin 3.2.5 yang meminta pemerintah mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh.
"Ada juga masalah pemda (pemerintah daerah) yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk diselesaikan semuanya," ujar Wali Nanggroe Aceh itu.
Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka Tengku Malik Mahmud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Hal lain yang juga ditagih terkait investasi. Dia menyebut masih ada regulasi yang menimbulkan kesalahpahaman dan tidak sejalan antara daerah dan pusat.
"Semua kita sampaikan. Dan responsnya (Presiden) bagus. Tadi, juga ditemani Pak (Kepala Staf Presiden) Moeldoko. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
