Susana konferensi pers di Walhi. Foto: Cindy/Medcom.id
Susana konferensi pers di Walhi. Foto: Cindy/Medcom.id

Pemerintah Didesak Buka Data HGU Selesaikan Konflik Agraria

Nasional konflik agraria
Cindy • 06 Mei 2019 14:48
Jakarta: Ada 555 konflik agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP). Wahana Lingkungan Hidup mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian konflik tersebut.
 
"Kami mendorong Presiden Jokowi memimpin langsung pelaksanaan dan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia," kata Manager Kajian Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Even Sembiring di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2019.
 
Boy menjelaskan ada dua sektor yang paling banyak dilaporkan, yakni sektor perkebunan 306 kasus dengan total 341.237 hektare bermasalah, dan sektor kehutanan 163 kasus dengan 246.746 hektare lahan konflik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kondisi tersebut tak terlepas dari ketiadaan paket regulasi untuk penyelesaian konflik. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memperparah dengan memilih membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani konflik," ucap dia.
 
Berdasarkan putusan Makhamah Agung (MA), kata dia, Kementerian ATR perlu membuka transparasi data Hak Guna Usaha (HGU). Keterbukaan tersebut memudahkan masyarakat mengidentifikasi wilayah dan perizinan lahan bermasalah.
 
"Dengan membuka data HGU, masyarakat tahu lokasi perusahaan, sejauh mana konflik masuk ke dalam wilayahnya, persoalan yang dihadapi perusahaan. Kalau tak ada masalah kenapa ditutupi soal perizinan?" ujar Boy.
 
Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, Jokowi dinilai dapat menindak tegas persoalan konflik agraria tersebut.
 
"Hierarki Tap MPR di atas undang-undang, Jokowi harusnya santai saja membuat aturan-aturan teknis terkait konflik dan evaluasi perizinan. Dasarnya Tap MPR," kata dia.
 
Di sisi lain, Walhi jugamengeluarkan enam rekomendasi kepada Jokowi terkait situasi konflik agraria dan sumber daya alam ini. Rekomendasi tersebut ialah:
1.Membentuk lembaga khusus reforma agraria setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
2. Menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur mengenai dorongan evaluasi perizinan industri ekstratif berdasarkan persoalan konflik agraria dan SDA;
3. Mengganti para menteri dalam Kabinet Kerja yang terlibat dalam konflik agraria dan SDA;
4. Memerintahkan kementerian atau lembaga untuk mengevaluasi perizinan industri eksraktif secara menyeluruh berdasarkan persoalan konflik agraria dan SDA;
5. Menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara keseluruhan kepada perusahaan yang tidak menyelesaikan konflik agraria, dan SDA yang berada di area konsesinya; dan
6. Memerintahkan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kejaksaan untuk menghentikan proses penegakan hukum terhadap rakyat akibat konflik agraria dan SDA.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif