Demokrat Minta Pencairan Dana Kelurahan Ditunda
Wasekjen Demokrat Didi Irawadi.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi meminta pencairan dana kelurahan yang dimasukan dalam RAPBN 2019 ditunda. Masih banyak sistem dan mekanisme yang mesti diperbaiki.

“Dana kelurahan ini pro-kontra masalah klaimnya," kata Didi dalam Prime Talk Metro TV, Senin 22 Oktober 2018.

Menurut Didi, usulan dana kelurahan ini dikeluarkan di momen yang tak tepat lantaran berdekatan dengan Pilpres 2018. Ia menilai wajar jika ada yang menolak program ini karena takut dipolitisasi. “Andai bisa ditunda sebentar saja dipersiapkan mekanisme bagus,” ungkapnya.


Didi mengapresiasi semangat pemerintah soal program dana kelurahan. Namunm ia tetap menyarankan agar pencairannya ditunda hingga Pileg dan Pilpres 2019 selesai.

“April kan pilpres dan pileg, kalau ditunda sebentar kita sistem diperbaiki, pengelolaan dan distribusi itu engga ada salahnya. Semangatnya adalah ide yang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan program dana kelurahan pada 2019. Mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut diterbitkan menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," tutur Presiden Jokowi di acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat, 19 Oktober 2018.

Kementerian Keuangan sendiri  menganggarkan Rp3 trilun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke Dana Alokasi Umum (DAU).



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id