Oso Usul Pembelian Lahan Kantor KBRI Rusia

Hillarius U Gani 26 Oktober 2018 09:35 WIB
indonesia-rusia
Oso Usul Pembelian Lahan Kantor KBRI Rusia
Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Oesman Sapta Odang--Medcom.id/Gervin
Jakarta: Ketua DPD RI Oesman Sapta membicarakan usul pembelian aset lahan dan bangunan untuk Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, ketika bertemu dengan Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin.

"Saya meminta bantuan Duma Negara Rusia untuk menyampaikan ke pemerintah Rusia agar menanggapi usul pembelian aset lahan dan bangunan untuk Kantor KBRI di Moskow, Rusia," kata Oesman Sapta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Ia bertanya hal tersebut kepada Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin saat delegasi DPD RI bertemu dengan Duma Negara Rusia di Gedung Duma Negara Rusia, Moskow.


Menurut Oesman Sapta, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Federasi Rusia sekitar tujuh bulan lalu dan mengusulkan untuk membeli aset lahan dan bangunan, sebagai pengganti Kantor KBRI di Moskow yang luasnya sudah tidak mencukupi lagi.

"Menyusul perkembangan waktu dan makin pesatnya hubungan kedua negara, lokasi KBRI di Moskow yang sudah ditempati sejak lama sudah tidak mencukupi lagi," katanya.

Oesman Sapta mengingatkan Volodin agar memberitahukan usul tersebut kepada pemerintah Rusia, agar segera memberikan balasan atas surat yang disampaikan pemerintah Indonesia.

Ketua Duma Negara Rusia mengatakan dirinya mengerti dan memahami hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang makin berkembang pesat, sehingga memerlukan pekerjaan yang lebih aktif lagi. Menurutnya, Indonesia mengajukan usul ingin membeli kompleks gedung untuk KBRI menunjukkan hubungan kedua negara yang makin strategis.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan KBRI sudah mendapatkan lokasi yang strategis untuk relokasi Kantor KBRI di Moskow dengan luas lokasi tiga kali lipat dari kantor saat ini. "Lokasinya di dekat Stadion Dinamo, Rusia. Akan tetapi, kan perlu mendapat izin dari pemerintah Rusia," katanya.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id