DPR Dorong Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun Diefisiensikan

Jakarta: Komisi II tetap mendorong anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diefisiensikan. Total anggaran untuk kontestasi politik itu mencapai Rp76,6 triliun. "Catatan yang pertama itu adalah kalau memang masih bisa diefisienkan, itu akan lebih baik," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa malam, 14 Juni 2022. Menurut Doli, efisiensi anggaran meliputi item-item yang memungkinkan untuk dikurangi dari segi pembiayaannya. Legislator berharap pembiayaan bisa ditekan dan dialihkan untuk keperluan lain. Politikus Partai Golkar itu mencontohkan fasilitas-fasilitas fisik, seperti pengadaan sekretariat atau gudang, sebaiknya diambil pemerintah. Sehingga, anggaran untuk fasilitas fisik itu bisa ditekan. "Pemerintah daerah atau pemerintah pusat aset-asetnya dihibahkan atau lebih pinjamkan itu akan tentu mengurangi," ucap Doli. Baca: Diingatkan Puan Soal Efektivitas dan Efisiensi, DPR Siap Kawal Anggaran Pemilu Doli mengakui terdapat sebagian anggaran yang belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia meyakini uang segera dicairkan terlebih tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. "Tinggal menunggu dari approval dari Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan saya kira waktu itu ya Menteri Keuangan, yang informasi yang saya dapat menunggu kepastian mulanya tahapan," ujar Doli.