BPJPH Kemenag Tetapkan Label Halal Indonesia
BPJPH Kemenag Tetapkan Label Halal Indonesia

Tak Perlu Bingung, Begini Penyesuaian Penggunaan Label Halal Indonesia

Ferdian Ananda • 13 Maret 2022 16:13
Jakarta: Pemerintah menetapkan label Halal Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 
Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal, Mastuki, mengatakan bahwa label Halal Indonesia berlaku nasional. Meski demikian, ada proses penyesuaian (adaptasi) dalam penggunaannya.
 
"Penyesuaian diperlukan karena saat ini banyak produk yang beredar dengan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan, ada juga perusahaan atau pelaku usaha yang masih menyimpan stok kemasan dengan label halal MUI," kata Mastuki dilansir Media Indonesia, Minggu, 13 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Halal Indonesia Berlaku 1 Maret 2022, Bagaimana dengan Label Sebelumnya?
 
Dia menerangkan penyesuaian itu dilakukan dalam dua kategori. Pertama, untuk produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.
 
"Karena Keputusan Kepala BPJPH berlaku sejak 1 Maret, semua produk yang baru mendapat sertifikat halal bari BPJPH per tanggal itu, harus langsung gunakan label Halal Indonesia," papar Mastuki.
 
Kedua, untuk produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka ada dua ketentuan bagi pelaku usaha. Yaitu, jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label Halal Indonesia. Namun, jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia.
 
Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 169 PP ini mengatur bahwa bentuk logo halal yang ditetapkan MUI tetap dapat digunakan paling lama lima tahun, terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan pada Februari 2021.
   
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif