Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Dukung UU TPKS, Pakar Hukum Pastikan Tak Akan Ada Tumpang Tindih UU

Nasional Antikekerasan Seksual DPR RI RUU PKS kekerasan seksual RUU TPKS
Juven Martua Sitompul • 18 April 2022 05:09
Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR disambut baik. Publik khususnya aktivis perempuan disebut sudah lama menantikan pengesahan UU yang menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk menghukum pelaku tindakan kekerasan seksual.
 
Pakar hukum pidana Agus Surono menyebut ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan penegakan hukum saat menjadikan UU TPKS sebagai acuan penanganan perkara. Menurut dia, UU TPKS harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak.
 
"Dalam praktiknya nanti, penegak hukum juga perlu memperhatikan undang-undang lain yang sudah ada sebelumnya," kata Agus kepada wartawan, Minggu, 17 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menilai efektivitas dari UU TPKS ini adalah memberikan penegasan kembali terutama terkait pidana tambahan. Yakni sanksi yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi pidana pada umumnya.
 
Dia meminta publik tak khawatir soal tumpang tindih antara UU TPKS dengan UU Pornografi, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak. Sebab, perbuatan yang dilanggar oleh pelaku dalam UU TPKS berbeda UU lainnya.
 
Namun, kata dia, dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa mengacu pada UU TPKS jika menemukan satu peristiwa pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Menurut dia, penegak hukum biasanya menggunakan terminologi dan/atau.
 
"Dalam konsep hukum pidana itu, ada yang namanya gabungan tindak pidana, artinya seorang pelaku, bisa saja dalam peristiwa pidana yang dilakukan pelaku, bisa saja dia melanggar beberapa ketentuan tindak pidana, baik yang ada dalam KUHP, maupun yang berada di luar KUHP, termasuk juga secara spesifik dalam UU TPKS yang baru disahkan itu," kata Agus.
 
Baca: UU TPKS Bukti Perjuangan DPR Terus Menghidupkan Semangat Kartini
 
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini menilai pengesahan UU TPKS tak lepas dari peran Ketua DPR Puan Maharani. Puan dinilai terus mendorong percepatan pengesahan UU yang dinantikan pengiat perempuan selama hampir satu dekade tersebut.
 
Puan sebelumnya mengatakan darurat kekerasan seksual adalah sinyal Indonesia harus memiliki payung hukum yang pro korban dan sistematis dalam penanganan kekerasan seksual. Tak hanya penindakan tetapi juga perlindungan hingga pemulihan korban. Tanpa peran masyarakat sipil, UU TPKS tak akan mulus melewati proses politik di Senayan.
 
"UU TPKS bisa terwujud atas upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil yang terus menggaungkan, menyumbang ide, dan pemikiran," kata Puan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif