Pesan Mendagri untuk Pemuda Pancasila

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Forum Kemitraan Pemuda Pancasila yang bertemakan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan. Dalam acara tersebut, ada sejumlah pesan yang disampaiknnya kepada Pemuda Pancasila (PP).  "Pertama, pesan saya adalah terkait masalah radikalisme dan terorisme yang ujungnya ingin mengganti ideologi Pancasila, mengubah undang-undang Dasar 1945, merusak NKRI dan ingin memporak-porandakan kemajemukan bangsa ini. Ini tantangan yang dihadapi oleh bangsa," kata Tjahjo dalam kata sambutannya di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan, Kalibata,Jakarta Selatan, Sabtu, 5 Mei 2018. Menurutnya, Pemuda Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi masyarakat (ormas) untuk pendukung kemerdekaan Indonesia. PP, kata dia, mempunyai komitmen dalam upaya mendukung tetap tegaknya kemerdekaan, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tetap tegaknya Pancasila. "Bangsa ini adalah bangsa yang besar, tujuh ribu lebih suku-suku bangsa yg ada di Indonesia ini. Beranekaragam budaya, suku, agama dan aliran kepercayaan. Ini yang sudah kami katakan, adanya keberagaman di negara kita ini harusnya kita bisa bertahan, bisa kompak, gotong royong karena itu lah kekuatan pancasila," ujarnya.  Baca: Pemuda Pancasila Siap Menjaga Pancasila Harapannya, masyarakat Indonesia dapat saling rukun dan tidak terpecah belah meskipun Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Keberagaman Indonesia itu, kata dia, harus dimanfaatkan untuk saling menyatu sama lain.   "Pesan saya yang kedua, mengarahkan Pemuda Pancasila untuk harus menjadi Garda terdepan melawan bahaya narkoba yang sudah mulai merasuk sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) yang rata-rata sudah 60 orang meninggal perhari karena narkoba ini. Negara sudah dalam keadaan darurat tentang bahaya narkoba," ungkapnya. Maka itu, Tjahjo mengatakan, masalah yang banyak terjadi di Indonesia ini sangat penting dilakukan perubahan. Sebab, menurutnya, masalah itu menjadi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setelah 72 tahun merdeka. "Yang ketiga adalah memahami dengan cermat masalah korupsi. Tiap hari ada saja orang yang tertangkap masalah korupsi. Bagi PNS, bagi pengambil kebijakan harus hati-hati dengan korupsi. Terkait anggaran, pajak , pembelian barang hibah, mekanisme  barang dan jasa harus kita cermati dengan baik," pungkasnya.