Hari Pendidikan Nasional Momentum Pemerataan
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian (Foto:Dok.DPR RI)
Jakarta: Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 dinilai perlu menjadi momentum evaluasi. Pemerataan fasilitas pendidikan hingga daerah terluar masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi tersebut guna mengukur kualitas pendidikan, agar sesuai dengan amanat UUD 1945, UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tentang Guru dan Dosen perlu ditegakkan agar pemerataan pendidikan bisa tercapai. 

Masalah pendidikan terlihat dalam pelaksanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Infrastruktur pelaksanaan ujian masih belum merata yang membuat banyak kendala di berbagai daerah. 


"Jangan lagi ada kesenjangan terutama bagi pendidikan di daerah pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terluar," ujar Hetifah melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Mei 2018. 

Baca: Menteri Muhadjir Minta Guru Selaraskan Pendidikan dan Kebudayaan
 
Masalah guru dan tenaga kependidikan juga terjadi pascapengalihan kewenangan sekolah tingkat SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi. Menurut dia, perlu dicarikan solusi agar guru mendapatkan perlindungan menjalankan profesinya. 

"Jika perlu, Komisi X DPR RI menjajaki dan mengusulkan adanya UU Perlindungan Guru," ujar politikus Golkar ini. 

Peningkatan lulusan sekolah dan perguruan tinggi agar dapat diterima di dunia kerja perlu dilakukan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2017 sebanyak 242.937 orang lulusan diploma dan 618.758 lulusan universitas menjadi pengangguran terbuka. Pemerintah pun diminta mendorong penyerapan pasar tenaga kerja. "Pendidikan di Tanah Air juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman," kata dia.



(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360