medcom.id, Jakarta: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akhirnya memberi penjelasan lengkap soal kontroversi pendanaan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo. Informasi ini disampaikan Staf Khusus Kemenko PMK Dolfie Palit.
Anggaran pencetakan kartu dan operasional Kartu Indonesia Sehat (KIS) didanai BPJS. Sementara pengiriman kartu didanai APBN 2014. KIS merupakan penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tercatat 86,4 juta penduduk. Namun, KIS mampu menjangkau lebih luas. Gelandangan, masyarakat panti sosial, dan bayi baru lahir pun bisa ikut merasakan bantuan. Manfaat diperluas tidak hanya pada pelayanan pengobatan tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi.
Sementara anggaran pencetakan dan operasional Kartu Indonesia Pintar berasal dari APBNP 2014. Dalam APBN 2014 terdapat program bantusan siswa miskin (BSM)untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran Rp6 triliun.
KIP merupakan pengganti program BSM yang diberikan kepada pelajar setingkat SD, SMP, dan SMA. KIP menjamin keberlanjutan anak sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA. KIP juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. Pemerintah berencana sesegera mungkin membagikan KIP kepada 152 ribu lebih anak.
Terakhir, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang anggarannya berasal dari APBNP 2014 dan posa cadangan perlindungan sosial. KKS merupakan pengganti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberlakukan pada pemerintahan sebelumnya. KPS dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tak mampu. KPS digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM lalu.
"KKS diperluas manfaatnya yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi tetapi juga untuk penyaluran dana bantuan lain seperti bantuan pupuk, subsidi, solar untuk nelayan, dan sebagainya," terang Dolfie melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (7/11/2014).
Pemerintahan Jokowi akan membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tak mampu dengan besaran Rp200 ribu per bulan selama dua bulan. Pembagian dana dilakukan dengan dua cara, 14,5 juta keluarda dengan giro pos, 1 juta keluarga menggunakan sim card yang berfungsi sebagai rekening (e-Money).
medcom.id, Jakarta: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akhirnya memberi penjelasan lengkap soal kontroversi pendanaan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo. Informasi ini disampaikan Staf Khusus Kemenko PMK Dolfie Palit.
Anggaran pencetakan kartu dan operasional Kartu Indonesia Sehat (KIS) didanai BPJS. Sementara pengiriman kartu didanai APBN 2014. KIS merupakan penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tercatat 86,4 juta penduduk. Namun, KIS mampu menjangkau lebih luas. Gelandangan, masyarakat panti sosial, dan bayi baru lahir pun bisa ikut merasakan bantuan. Manfaat diperluas tidak hanya pada pelayanan pengobatan tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi.
Sementara anggaran pencetakan dan operasional Kartu Indonesia Pintar berasal dari APBNP 2014. Dalam APBN 2014 terdapat program bantusan siswa miskin (BSM)untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran Rp6 triliun.
KIP merupakan pengganti program BSM yang diberikan kepada pelajar setingkat SD, SMP, dan SMA. KIP menjamin keberlanjutan anak sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA. KIP juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. Pemerintah berencana sesegera mungkin membagikan KIP kepada 152 ribu lebih anak.
Terakhir, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang anggarannya berasal dari APBNP 2014 dan posa cadangan perlindungan sosial. KKS merupakan pengganti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberlakukan pada pemerintahan sebelumnya. KPS dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tak mampu. KPS digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM lalu.
"KKS diperluas manfaatnya yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi tetapi juga untuk penyaluran dana bantuan lain seperti bantuan pupuk, subsidi, solar untuk nelayan, dan sebagainya," terang Dolfie melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (7/11/2014).
Pemerintahan Jokowi akan membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tak mampu dengan besaran Rp200 ribu per bulan selama dua bulan. Pembagian dana dilakukan dengan dua cara, 14,5 juta keluarda dengan giro pos, 1 juta keluarga menggunakan sim card yang berfungsi sebagai rekening (e-Money).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
