medcom.id, Jakarta: Indonesia ternyata belum memiliki tata ruang laut nasional. Padahal negara ini punya wilayah laut yang relatif luas. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi itu diperlukan untuk menyusun konsep tata ruang di laut agar sinkron dan bisa diimplementasikan optimal.
"Itu memang harus sesuatu yang harus dikoordinasikan. Soalnya itu bukan sesuatu yang terpisah. Begitu dia masuk batas akhir daratan, disitu masuk lautan," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan kepada metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Ferry mengatakan ruang laut bukan kewenangan kementeriannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang hanya fokus menangani tata ruang daratan. Sementara laut merupakan wilayah kerja KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti.
"Karena itulah kita harus bicara, karena kita enggak bisa bicara di domain itu. Tapi kita katakan, ini harus match. Harus ada sinkronisasi antara dengan apa yang kita buat dengan apa yang Menteri Kelautan buat," terang Ferry.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan kondisi pengelolaan laut Nusantara sangat mengkhawatirkan. Hingga kini Indonesia belum memiliki tata ruang laut nasional.
"Kita belum memiliki tata ruang laut nasional. Padahal laut menampung banyak kegiatan," katanya di Gedung Manggala Wahanabhakti, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Senin (22/12).
Laut Indonesia meruapakan salah satu "sumber emas" bagi banyak investor. Beragam sumber daya, mulai dari mineral hingga ekosistem biota laut, dapat dimanfaatkan dengan berbagai tujuan. Namun belum ada tata ruang yang mengatur pemanfaatan ruang laut, karena ada tumpang tindih kewenangan.
medcom.id, Jakarta: Indonesia ternyata belum memiliki tata ruang laut nasional. Padahal negara ini punya wilayah laut yang relatif luas. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi itu diperlukan untuk menyusun konsep tata ruang di laut agar sinkron dan bisa diimplementasikan optimal.
"Itu memang harus sesuatu yang harus dikoordinasikan. Soalnya itu bukan sesuatu yang terpisah. Begitu dia masuk batas akhir daratan, disitu masuk lautan," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan kepada
metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Ferry mengatakan ruang laut bukan kewenangan kementeriannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang hanya fokus menangani tata ruang daratan. Sementara laut merupakan wilayah kerja KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti.
"Karena itulah kita harus bicara, karena kita enggak bisa bicara di domain itu. Tapi kita katakan, ini harus match. Harus ada sinkronisasi antara dengan apa yang kita buat dengan apa yang Menteri Kelautan buat," terang Ferry.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan kondisi pengelolaan laut Nusantara sangat mengkhawatirkan. Hingga kini Indonesia belum memiliki tata ruang laut nasional.
"Kita belum memiliki tata ruang laut nasional. Padahal laut menampung banyak kegiatan," katanya di Gedung Manggala Wahanabhakti, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Senin (22/12).
Laut Indonesia meruapakan salah satu "sumber emas" bagi banyak investor. Beragam sumber daya, mulai dari mineral hingga ekosistem biota laut, dapat dimanfaatkan dengan berbagai tujuan. Namun belum ada tata ruang yang mengatur pemanfaatan ruang laut, karena ada tumpang tindih kewenangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
