medcom.id, Jakarta: DPR terbelah. Konflik politik memanas di lembaga legislatif. Ada dua kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Konflik ini berujung terbagi duanya pimpinan DPR. Satu resmi, satu lagi tandingan.
Pimpinan DPR tandingan ini dibentuk fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH. Ada dugaan, terbentuknya pimpinan DPR tandingan ini karena KMP menguasai penuh parlemen lewat berbagai manuver politiknya. KIH tak kebagian jatah pimpinan. Dari pimpinan DPR hingga pimpinan koalisi dan AKD, semuanya dikuasai KMP.
Lalu apa sebetulnya alasan terbentuknya DPR tandingan, apa hanya karena KIH tak kebagian jatah?
Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah, tidak membantah adanya dugaan itu. Awalnya, kata dia, KIH hanya meminta satu kursi dari empat pimpinan yang tersedia di seluruh Komisi dan AKD. Namun KMP tak merespons.
"Dari empat kali paripurna tetapi dari mereka enggak ada perubahan. Masa dari 65 AKD, kita cuma dikasih lima. Asas apa yang dipake untuk membagi lima pimpinan kepada lima fraksi di KIH," ucap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
"Ini kalo saya analogikan seperti orang tua ngasih permen ke anak kecil yang sedang nangis. Padahal ada 247 anggota fraksi KIH, dan kita mewakili jutaan rakyat," lanjut dia.
Basarah kemudian menerangkan bahwa sebetulnya ada tiga opsi pembagian pimpinan antara KIH dan KMP yang sempat dirundingkan dan dibahas sebelum kisruh politik dewan meruncing.
Opsi pertama, kata dia, pembagian pimpinan secara proporsional kepada pemenang pemilu. Yang tentu saja ditolak KMP, karena dianggap terlalu ideal bagi KIH.
Kemudian muncul opsi kedua yang membagi kursi pimpinan dengan persentasi. Angkanya, 60 persen untuk KMP dan 40 persen diberikan ke KIH. "Opsi ini tetap ditolak," kata Basarah.
Lalu KIH menawarkan opsi ke tiga. Di opsi ini, KIH berharap kursi pimpinan di 16 komisi dan AKD yang ada. KMP lagi-lagi menolak. "Bahkan mereka hanya menawarkan 5 kursi" ujarnya.
Wakil Sekjen PDIP itu membantah pernyataan KMP yang mengaku telah menawarkan 10 kursi pimpinan. Pernyataan tersebut tidak pernah sekalipun dikomunikasikan. "Enggak pernah, yang resmi melobi kita cuma 5 pimpinan AKD, itu juga wakil semua. Itu sama juga anak kecil dikasih permen suruh diem," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: DPR terbelah. Konflik politik memanas di lembaga legislatif. Ada dua kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Konflik ini berujung terbagi duanya pimpinan DPR. Satu resmi, satu lagi tandingan.
Pimpinan DPR tandingan ini dibentuk fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH. Ada dugaan, terbentuknya pimpinan DPR tandingan ini karena KMP menguasai penuh parlemen lewat berbagai manuver politiknya. KIH tak kebagian jatah pimpinan. Dari pimpinan DPR hingga pimpinan koalisi dan AKD, semuanya dikuasai KMP.
Lalu apa sebetulnya alasan terbentuknya DPR tandingan, apa hanya karena KIH tak kebagian jatah?
Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah, tidak membantah adanya dugaan itu. Awalnya, kata dia, KIH hanya meminta satu kursi dari empat pimpinan yang tersedia di seluruh Komisi dan AKD. Namun KMP tak merespons.
"Dari empat kali paripurna tetapi dari mereka enggak ada perubahan. Masa dari 65 AKD, kita cuma dikasih lima. Asas apa yang dipake untuk membagi lima pimpinan kepada lima fraksi di KIH," ucap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
"Ini kalo saya analogikan seperti orang tua ngasih permen ke anak kecil yang sedang nangis. Padahal ada 247 anggota fraksi KIH, dan kita mewakili jutaan rakyat," lanjut dia.
Basarah kemudian menerangkan bahwa sebetulnya ada tiga opsi pembagian pimpinan antara KIH dan KMP yang sempat dirundingkan dan dibahas sebelum kisruh politik dewan meruncing.
Opsi pertama, kata dia, pembagian pimpinan secara proporsional kepada pemenang pemilu. Yang tentu saja ditolak KMP, karena dianggap terlalu ideal bagi KIH.
Kemudian muncul opsi kedua yang membagi kursi pimpinan dengan persentasi. Angkanya, 60 persen untuk KMP dan 40 persen diberikan ke KIH. "Opsi ini tetap ditolak," kata Basarah.
Lalu KIH menawarkan opsi ke tiga. Di opsi ini, KIH berharap kursi pimpinan di 16 komisi dan AKD yang ada. KMP lagi-lagi menolak. "Bahkan mereka hanya menawarkan 5 kursi" ujarnya.
Wakil Sekjen PDIP itu membantah pernyataan KMP yang mengaku telah menawarkan 10 kursi pimpinan. Pernyataan tersebut tidak pernah sekalipun dikomunikasikan. "Enggak pernah, yang resmi melobi kita cuma 5 pimpinan AKD, itu juga wakil semua. Itu sama juga anak kecil dikasih permen suruh diem," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
