medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno tak segan-segan memberi sanksi akibat kisruh antara anggota TNI dan anggota Polri, akhir-akhir ini. Tedjo siap mencopot jabatan para petinggi untuk mengevaluasi organisasi dua institusi itu.
"Bisa terjadi (copot jabatan)," kata Menko Polhukam di Gedung Smesco UKM, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
Pencopotan jabatan bisa dilakukan jika para petinggi TNI dan Polri kedapatan tidak memperhatikan kondisi prajurit maupun anggotanya. "Mereka artinya tidak bisa memimpin dengan baik," ujar dia.
Menko Polhukam mengatakan mengevaluasi pimpinan TNI-Polri terkait kisruh antara TNI dan Polri. Kisruh terakhir dua lembaga itu terjadi di Mako Brimob Polda Kepri, Tembesi, Batam.
"Dalam rekrutmen, baik pimpinannya, nanti kota evaluasi secara mnyeluruh," ucap dia.
Laksamana purnawirawan itu mengungkapkan investigasi kisruh TNI dan Polri di Brimob Polda Kepulauan Riau masih berjalan. Dia meminta masyarakat sabar menunggu hasil investigasi. "Ya mereka sedang berjalan, kita tunggu saja," jawabnya.
Perselisihan antara oknum TNI dan oknum Brimob terjadi 19 November lalu. Bermula dari ketersinggungan dua oknum anggota Yonif 134/Tuah Sakti, yaitu Pratu Nuryono dan Praka Budiono, setelah saling bertatap mata dengan dua anggota Brimob ketika mengisi premium sekitar pukul 11.00 WIB. Insiden ini berujung dengan cekcok. Namun, itu berhasil dilerai petugas Provos Brimob Polda Kepri.
Rupanya, anggota TNI itu masih menyimpan dendam. Mereka membawa puluhan kawan satuannya ke Markas Brimob. Alasannya, menyelidiki perselisihan di pom bensin itu. Nyatanya, terjadi pelemparan dan pemecahan kaca. Meski sudah diperintahkan atasannya untuk kembali ke barak, para prajurit itu malah mendobrak gudang senjata dan kembali menyerang Mako Brimob pada sore harinya.
Seorang warga sipil terkena peluru saat bentrokan. Bahkan, seorang prajurit, Praka JK Marpaung, tewas akibat kejadian itu.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno tak segan-segan memberi sanksi akibat kisruh antara anggota TNI dan anggota Polri, akhir-akhir ini. Tedjo siap mencopot jabatan para petinggi untuk mengevaluasi organisasi dua institusi itu.
"Bisa terjadi (copot jabatan)," kata Menko Polhukam di Gedung Smesco UKM, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
Pencopotan jabatan bisa dilakukan jika para petinggi TNI dan Polri kedapatan tidak memperhatikan kondisi prajurit maupun anggotanya. "Mereka artinya tidak bisa memimpin dengan baik," ujar dia.
Menko Polhukam mengatakan mengevaluasi pimpinan TNI-Polri terkait kisruh antara TNI dan Polri. Kisruh terakhir dua lembaga itu terjadi di Mako Brimob Polda Kepri, Tembesi, Batam.
"Dalam rekrutmen, baik pimpinannya, nanti kota evaluasi secara mnyeluruh," ucap dia.
Laksamana purnawirawan itu mengungkapkan investigasi kisruh TNI dan Polri di Brimob Polda Kepulauan Riau masih berjalan. Dia meminta masyarakat sabar menunggu hasil investigasi. "Ya mereka sedang berjalan, kita tunggu saja," jawabnya.
Perselisihan antara oknum TNI dan oknum Brimob terjadi 19 November lalu. Bermula dari ketersinggungan dua oknum anggota Yonif 134/Tuah Sakti, yaitu Pratu Nuryono dan Praka Budiono, setelah saling bertatap mata dengan dua anggota Brimob ketika mengisi premium sekitar pukul 11.00 WIB. Insiden ini berujung dengan cekcok. Namun, itu berhasil dilerai petugas Provos Brimob Polda Kepri.
Rupanya, anggota TNI itu masih menyimpan dendam. Mereka membawa puluhan kawan satuannya ke Markas Brimob. Alasannya, menyelidiki perselisihan di pom bensin itu. Nyatanya, terjadi pelemparan dan pemecahan kaca. Meski sudah diperintahkan atasannya untuk kembali ke barak, para prajurit itu malah mendobrak gudang senjata dan kembali menyerang Mako Brimob pada sore harinya.
Seorang warga sipil terkena peluru saat bentrokan. Bahkan, seorang prajurit, Praka JK Marpaung, tewas akibat kejadian itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
