Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo tak mengatur larangan aparatur sipil negara (ASN) ke luar kota. Kementerian PANRB hanya menghapus libur akhir tahun.
"Keputusan larangan tidak boleh keluar kota diserahkan ke masing-masing kepala daerah," kata Tjahjo dalam pesan singkat, Jakarta, Jumat, 17 Desember 2020.
Menurut dia, pemerintah pusat fleksibel dalam mengatur ASN. Masalah berapa persentase ASN yang masuk kantor dan bekerja di rumah juga ditentukan masing-masing institusi.
Baca: ASN DKI Diminta Menunda Cuti Tahunan
"Mau 20 persen yang di kantor dengan sistem sif juga diserahkan ke kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait," ungkap dia.
Bagi Tjahjo, yang penting seluruh ASN sehat dan mematuhi protokol kesehatan. ASN perlu menjadi contoh masyarakat dengan mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"ASN juga harus produktif dalam pelayanan dan perizinan masyarakat," ujar mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah memastikan ASN DKI menunda cuti akhir tahun. Hal ini untuk mengantisipasi klaster baru penyebaran virus korona (covid-19).
Perintah ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ingub tersebut diteken Anies pada Rabu, 16 Desember 2020.
"Memastikan pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil untuk tidak bepergian ke luar kota dan menunda cuti tahunan," demikian bunyi poin 6b Ingub Nomor 64 Tahun 2020 yang dikutip Medcom.id, Kamis, 17 Desember 2020.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo tak mengatur larangan aparatur sipil negara (
ASN) ke luar kota. Kementerian PANRB hanya menghapus
libur akhir tahun.
"Keputusan larangan tidak boleh keluar kota diserahkan ke masing-masing kepala daerah," kata Tjahjo dalam pesan singkat, Jakarta, Jumat, 17 Desember 2020.
Menurut dia, pemerintah pusat fleksibel dalam mengatur ASN. Masalah berapa persentase ASN yang masuk kantor dan bekerja di rumah juga ditentukan masing-masing institusi.
Baca:
ASN DKI Diminta Menunda Cuti Tahunan
"Mau 20 persen yang di kantor dengan sistem sif juga diserahkan ke kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait," ungkap dia.
Bagi Tjahjo, yang penting seluruh ASN sehat dan mematuhi protokol kesehatan. ASN perlu menjadi contoh masyarakat dengan mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"ASN juga harus produktif dalam pelayanan dan perizinan masyarakat," ujar mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah memastikan ASN DKI menunda cuti akhir tahun. Hal ini untuk mengantisipasi klaster baru penyebaran virus korona (
covid-19).
Perintah ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ingub tersebut diteken Anies pada Rabu, 16 Desember 2020.
"Memastikan pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil untuk tidak bepergian ke luar kota dan menunda cuti tahunan," demikian bunyi poin 6b Ingub Nomor 64 Tahun 2020 yang dikutip Medcom.id, Kamis, 17 Desember 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
