medcom.id, Jakarta: Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat menggunakan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hak Angket ini disebut sebagai bentuk solidaritas koalisi.
"Saya kira ini bukan langkah campur tangan ke yang lain, tapi ini solidaritas kami sebagai teman seperjuangan," kata politikus Gerindra, Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Edhy berharap, langkah KMP ini dapat menghidupkan kembali semangat demokrasi di Indonesia. Sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan Menkumham, KMP akan terus berupaya menggalang penandatanganan angket.
"Maka apa yang diputuskan pemerintah untuk putuskan PPP dan Golkar ini, maka kami dukung untuk adanya hak angket," imbuh Edhy.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan personal yang tidak berkomitmen membangun demokrasi, duduk di kursi pemerintahan. Apabila dibiarkan, Hakim khawatir, akan merusak demokrasi.
"Oleh karena siapapun yang akan memporak-porandakan sistem partai, maka tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu PKS sepakat untuk teruskan hak angket," jelas Abdul.
medcom.id, Jakarta: Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat menggunakan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hak Angket ini disebut sebagai bentuk solidaritas koalisi.
"Saya kira ini bukan langkah campur tangan ke yang lain, tapi ini solidaritas kami sebagai teman seperjuangan," kata politikus Gerindra, Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Edhy berharap, langkah KMP ini dapat menghidupkan kembali semangat demokrasi di Indonesia. Sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan Menkumham, KMP akan terus berupaya menggalang penandatanganan angket.
"Maka apa yang diputuskan pemerintah untuk putuskan PPP dan Golkar ini, maka kami dukung untuk adanya hak angket," imbuh Edhy.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan personal yang tidak berkomitmen membangun demokrasi, duduk di kursi pemerintahan. Apabila dibiarkan, Hakim khawatir, akan merusak demokrasi.
"Oleh karena siapapun yang akan memporak-porandakan sistem partai, maka tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu PKS sepakat untuk teruskan hak angket," jelas Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
