medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri memangkas anggaran untuk Pemprov Sumatra Barat, sebesar Rp1,47 triliun dari total APBD Rp4,1 triliun. Keputusan ini melahirkan kekecewaan anggota DPR dari Sumbar.
"Saya sangat menyayangkan bila Pemerintah Pusat memotong anggaran Provinsi Sumbar. Sedih dan prihatin," kata anggota DPR RI F-Golkar Jhon Kennedy Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/1/2015).
Keprihatinan Jhon beralasan. Apalagi, saat ini Sumbar sangat memerlukan dana besar untuk pembangunan. Provinsi itu pernah luluh-lantak dihantam gempa pada 2009.
"Karena Sumbar baru mengalami musibah gempa bumi yang akibatnya Sumbar mundur 10-15 tahun. Seharusnya pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap Sumbar," terang Jhon.
Mendagri mencoret semua anggaran yang dianggap tak penting untuk Sumbar. Kebijakan tertuang lewat surat keputusan Kemendagri Nomor 903-4792 Tahun 2015 tentang Evaluasi APBD Sumbar 2015.
Ada tiga jenis item koreksi dari Kemendagri dengan total anggaran Rp1,47 triliun. Salah satu yang dihapus adalah pemberian Bantuan Sosial.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri memangkas anggaran untuk Pemprov Sumatra Barat, sebesar Rp1,47 triliun dari total APBD Rp4,1 triliun. Keputusan ini melahirkan kekecewaan anggota DPR dari Sumbar.
"Saya sangat menyayangkan bila Pemerintah Pusat memotong anggaran Provinsi Sumbar. Sedih dan prihatin," kata anggota DPR RI F-Golkar Jhon Kennedy Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/1/2015).
Keprihatinan Jhon beralasan. Apalagi, saat ini Sumbar sangat memerlukan dana besar untuk pembangunan. Provinsi itu pernah luluh-lantak dihantam gempa pada 2009.
"Karena Sumbar baru mengalami musibah gempa bumi yang akibatnya Sumbar mundur 10-15 tahun. Seharusnya pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap Sumbar," terang Jhon.
Mendagri mencoret semua anggaran yang dianggap tak penting untuk Sumbar. Kebijakan tertuang lewat surat keputusan Kemendagri Nomor 903-4792 Tahun 2015 tentang Evaluasi APBD Sumbar 2015.
Ada tiga jenis item koreksi dari Kemendagri dengan total anggaran Rp1,47 triliun. Salah satu yang dihapus adalah pemberian Bantuan Sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
