Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diajukan Muhammad Mardiono. Artinya, pemerintah mengakui Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, bukan Suharso Monoarfa.
Keputusan ini termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmemenkumham) bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022. Surat ini diteken langsung Menkumham Yasonna Laoly pada Jumat, 9 September 2022.
"Mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," bunyi Kepmenkumham yang dikutip Jumat, 9 September 2022.
Surat itu juga menyatakan kalau kepengurusan yang diajukan Mardiono adalah yang sah, kecuali ketua umum. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah jika ada kekeliruan.
Kisruh kembali terjadi di internal PPP. Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar majelis tinggi partai.
PPP pun mendaftarkan berkas kepengurusan kepemimpinan baru ke Kemenkumham pada Selasa, 6 September 2022. Nama Muhammad Mardiono diserahkan sebagai Plt ketua partai berlambang Ka'bah itu menggantikan Suharso Monoarfa.
Suharso Monoarfa sempat bersuara terkait polemik pemberhentiannya sebagai Ketum PPP. Dia menolak pemberhentian tersebut.
Hal itu disampaikan Suharso saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Fraksi PPP seluruh Indonesia. Kedatangan Suharso terekam dalam sebuah video yang beredar.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dalam penggalan video tersebut, Selasa, 6 September 2022.
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) yang diajukan Muhammad Mardiono. Artinya, pemerintah mengakui Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, bukan Suharso Monoarfa.
Keputusan ini termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmemenkumham) bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022. Surat ini diteken langsung Menkumham Yasonna Laoly pada Jumat, 9 September 2022.
"Mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," bunyi Kepmenkumham yang dikutip Jumat, 9 September 2022.
Surat itu juga menyatakan kalau kepengurusan yang diajukan Mardiono adalah yang sah, kecuali ketua umum. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah jika ada kekeliruan.
Kisruh kembali terjadi di internal
PPP. Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar majelis tinggi partai.
PPP pun mendaftarkan berkas kepengurusan kepemimpinan baru ke
Kemenkumham pada Selasa, 6 September 2022. Nama Muhammad Mardiono diserahkan sebagai Plt ketua partai berlambang Ka'bah itu menggantikan Suharso Monoarfa.
Suharso Monoarfa sempat bersuara terkait polemik pemberhentiannya sebagai Ketum PPP. Dia menolak pemberhentian tersebut.
Hal itu disampaikan Suharso saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Fraksi PPP seluruh Indonesia. Kedatangan Suharso terekam dalam sebuah video yang beredar.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dalam penggalan video tersebut, Selasa, 6 September 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
