Jakarta: Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas pungutan liar (pungli) di internal Polri didukung. Proses culas tersebut mencoreng nama Korps Bhayangkara, apalagi terkait promosi karena telah menyetor ke sejumlah petinggi.
"Pastikan kenaikan jabatan benar-benar diraih secara objektif karena prestasi dan kompetensi, bukan bermain backing atau setoran. Sudah enggak jaman," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 Oktober 20022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan pungli jabatan harus dihapus. Sebab, bisa merusak Korps Bhayangkara.
“pungli jabatan ini benar-benar mengacaukan struktur karier di Polri," ungkap dia.
Pungli ini juga dianggap dapat memperburuk karakter sumber daya manusia (SDM) di institusi Polri. Mereka yang naik jabatan karena pungli berpotensi menyelewengkan amanah.
“Mulai dari pungli jabatan hingga pungli masuk sekolah Polri ini benar-benar harus diberantas habis. Sebab ini yang jadi cikal bakal pembentukan mentalitas buruk di tubuh Polri," sebut dia.
Dia berharap komitmen itu benar-benar dijalankan Kapolri Sigit. Sahroni meyakini sejumlah cara disiapkan menghapus pungli jabatan.
Kapolri Sigit meminta pihak yang mencatut namanya untuk pungli jabatan atau masuk sekolah Polri ditangkap. Ia juga mengimbau jajaran polda hingga polres meniadakan potensi pungli jabatan.
Sigit mengingatkan agar petinggi Polri memberikan penilaian yang objektif. Kenaikan jabatan harus berdasarkan prestasi anggota.
Jakarta: Komitmen Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo menindak tegas pungutan liar (pungli) di internal Polri didukung. Proses culas tersebut mencoreng nama Korps Bhayangkara, apalagi terkait promosi karena telah menyetor ke sejumlah petinggi.
"Pastikan kenaikan jabatan benar-benar diraih secara objektif karena prestasi dan kompetensi, bukan bermain
backing atau setoran. Sudah enggak jaman," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 Oktober 20022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan
pungli jabatan harus dihapus. Sebab, bisa merusak Korps Bhayangkara.
“pungli jabatan ini benar-benar mengacaukan struktur karier di Polri," ungkap dia.
Pungli ini juga dianggap dapat memperburuk karakter sumber daya manusia (SDM) di institusi Polri. Mereka yang naik jabatan karena pungli berpotensi menyelewengkan amanah.
“Mulai dari pungli jabatan hingga
pungli masuk sekolah Polri ini benar-benar harus diberantas habis. Sebab ini yang jadi cikal bakal pembentukan mentalitas buruk di tubuh Polri," sebut dia.
Dia berharap komitmen itu benar-benar dijalankan Kapolri Sigit. Sahroni meyakini sejumlah cara disiapkan menghapus pungli jabatan.
Kapolri Sigit meminta pihak yang mencatut namanya untuk pungli jabatan atau masuk sekolah Polri ditangkap. Ia juga mengimbau jajaran polda hingga polres meniadakan potensi pungli jabatan.
Sigit mengingatkan agar petinggi Polri memberikan penilaian yang objektif. Kenaikan jabatan harus berdasarkan prestasi anggota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)