medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kritikan ini terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN oleh Rini di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menurut Hendrawan, penjelasan Rini terkait PMN dinilai tak jelas dan dinilai setengah matang.
"Lembaran penjelasannya cuma lima lembar, sama laporan kita di dapil lebih bagus kami. Kalau pengelolaan kayak bukan milik negara, tapi badan usaha milik nenek moyang," kata Hendra, dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Dalam pengajuannya di RAPBN 2016, PMN yang ingin disuntikan ke BUMN mencapai Rp40,42 triliun. Menurut Hendrawan, angka itu terlau besar buat perusahaan yang seharusnya memberi pemasukan ke negara.
"BUMN harusnya produktif jangan jadi beban negara," jelas dia.
Lantaran itu, Hendrawan menilai, Rini tak becus mengelola BUMN. Dia meminta, Presiden Joko Widodo mengganti Rini dari kursi Menteri BUMN.
"Maaf saja yah, kalau kayak gini enggak perlu Rini Soemarno yang mana mantan di mantan presiden Astra International. Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas," jelas dia.
"Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya disetop," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kritikan ini terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN oleh Rini di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menurut Hendrawan, penjelasan Rini terkait PMN dinilai tak jelas dan dinilai setengah matang.
"Lembaran penjelasannya cuma lima lembar, sama laporan kita di dapil lebih bagus kami. Kalau pengelolaan kayak bukan milik negara, tapi badan usaha milik nenek moyang," kata Hendra, dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Dalam pengajuannya di RAPBN 2016, PMN yang ingin disuntikan ke BUMN mencapai Rp40,42 triliun. Menurut Hendrawan, angka itu terlau besar buat perusahaan yang seharusnya memberi pemasukan ke negara.
"BUMN harusnya produktif jangan jadi beban negara," jelas dia.
Lantaran itu, Hendrawan menilai, Rini tak becus mengelola BUMN. Dia meminta, Presiden Joko Widodo mengganti Rini dari kursi Menteri BUMN.
"Maaf saja yah, kalau kayak gini enggak perlu Rini Soemarno yang mana mantan di mantan presiden Astra International. Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas," jelas dia.
"Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya disetop," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
