Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpeluang kuat merestui penambahan kementerian. Beredar isu bahwa jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu saja (merestui)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Kepala Negara diyakini merestui sebagai dalih untuk menjaga iklim politik. Dedi berpandangan bahwa Jokowi juga jadi sosok pendorong penambahan jumlah kursi menteri.
"Cara semacam itu mereplikasi cara Jokowi, bukan tidak mungkin Jokowi justru yang mendorong," ujar Dedi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah juga mengatakan bahwa Jokowi merestui penambahan itu untuk menaruh orang-orang kepercayaannya di pemerintahan. Peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo diyakini masih kuat.
"Kalau saya melihatnya ada (peran), bagaimana juga 02 (Prabowo-Gibran) itu pada saat kampanye melanjutkan apa yang dilakukan pak Jokowi-Ma'ruf Amin, kalau konteksnya keberlanjutan. Iya merestui beliau diminta masukan ya kan kemudian paling tidak diminta orang-orangnya untuk duduk," kata Trubus kepada Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpeluang kuat merestui penambahan kementerian. Beredar isu bahwa jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029,
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu saja (merestui)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi
Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Kepala Negara diyakini merestui sebagai dalih untuk menjaga iklim politik. Dedi berpandangan bahwa Jokowi juga jadi sosok pendorong penambahan jumlah kursi menteri.
"Cara semacam itu mereplikasi cara Jokowi, bukan tidak mungkin Jokowi justru yang mendorong," ujar Dedi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah juga mengatakan bahwa Jokowi merestui penambahan itu untuk menaruh orang-orang kepercayaannya di pemerintahan. Peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo diyakini masih kuat.
"Kalau saya melihatnya ada (peran), bagaimana juga 02 (Prabowo-Gibran) itu pada saat kampanye melanjutkan apa yang dilakukan pak Jokowi-Ma'ruf Amin, kalau konteksnya keberlanjutan. Iya merestui beliau diminta masukan ya kan kemudian paling tidak diminta orang-orangnya untuk duduk," kata Trubus kepada
Medcom.id, Selasa, 7 Mei 2024.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
