Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menekankan pentingnya penegakan hukum yang tepat. Aparat penegak hukum jangan sampai semena-mena.
"Poin paling penting dalam negara demokrasi adalah meletakkan hukum sebagai jangkar utama, tidak sekarep dewek (semaunya sendiri)," kata Willy dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, 17 Mei 2023.
Willy mengatakan hukum seyogianya tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aparat penegak hukum juga tidak boleh ditekan pihak manapun.
Anggota Komisi XI DPR itu mengutip kisah eks Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy. Kennedy kukuh memperjuangkan seorang mahasiswa kulit hitam pertama untuk masuk di University of Massachusetts.
"Ini konstitusi, dia harus masuk. Ditekan gubernurnya, tidak mau. Ditekan dekan dan rektor, tidak mau. Kennedy tetap berdiri," ujar dia.
Willy menyebut aparat penegak hukum juga tidak boleh diskriminatif. Pemimpin negara harus mengutamakan kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompoknya.
"Politik bukan soal kecerdasan tapi stand poin keberpihakan. Anda berpihak pada warna yang mana, nasib yang mana," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Ketua DPP
Partai NasDem Willy Aditya menekankan pentingnya penegakan hukum yang tepat. Aparat penegak hukum jangan sampai semena-mena.
"Poin paling penting dalam negara demokrasi adalah meletakkan hukum sebagai jangkar utama, tidak sekarep dewek (semaunya sendiri)," kata Willy dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, 17 Mei 2023.
Willy mengatakan hukum seyogianya tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aparat penegak hukum juga tidak boleh ditekan pihak manapun.
Anggota Komisi XI DPR itu mengutip kisah eks Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy. Kennedy kukuh memperjuangkan seorang mahasiswa kulit hitam pertama untuk masuk di University of Massachusetts.
"Ini konstitusi, dia harus masuk. Ditekan gubernurnya, tidak mau. Ditekan dekan dan rektor, tidak mau. Kennedy tetap berdiri," ujar dia.
Willy menyebut aparat
penegak hukum juga tidak boleh diskriminatif. Pemimpin negara harus mengutamakan kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompoknya.
"Politik bukan soal kecerdasan tapi stand poin keberpihakan. Anda berpihak pada warna yang mana, nasib yang mana," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
