medcom.id, Jakarta: DPR masih menunggu pemerintah menyelesaikan sendiri persoalan polemik pembelian senjata api. Bila sudah selesai di internal pemerintah, rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR tak perlu diadakan.
"Lebih bagus diselesaikan di pemerintah dulu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017.
Menurut dia, polemik itu muncul di internal pemerintah. Presiden Joko Widodo seharusnya bisa menyelesaikan polemik pengadaan 5.000 pucuk senjata api yang disebut mengancam keamanan lantaran dilakukan lembaga nonmiliter.
"Persoalan senjata ini persoalan yang sensitif, orang bisa menyangka macam-macam dan kita dengar sudah ada pertemuan. Kan kita dengarnya ini cooling down, tapi ini kan belum jelas," papar dia.
Dia menilai, jika pemerintah menyelesaikan polemik tersebut, parlemen hanya akan meminta klarifikasi dari beberapa pihak yang terlibat. "Tidak perlu ada rapat gabungan kalau selesai, cukup mitra kerjanya Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) dan Komisi III," ungkap Fadli.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sependapat dengan Fadli Zon. Menurutnya, tak perlu ada rapat gabungan bila TNI-Polri bisa menyelesaikan sendiri masalah ini.
"Saya berharap TNI dan Polri bisa cepat duduk bersama-sama sehingga tak perlu ada lagi rapat. Kalau sudah selesai, di tingkat TNI-Polri bisa dibicarakan baik-baik sehingga tak ada lagi kontroversi dan miskomunikasi," harap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengakui bakal menggelar rapat internal membahas polemik ini. Bila tak kunjung selesai di internal pemerintah, Komisi III siap mengadakan rapat gabungan dengan Komisi I dan memanggil pihak terkait.
"Kalau ada rapat gabungan harus ada Menteri Pertahanan (Menhan Ryamizard Ryacudu) dan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian). Saya secara pribadi belum tahu dan belum lihat suratnya (rencana rapat gabungan)," pungkas Desmond.
medcom.id, Jakarta: DPR masih menunggu pemerintah menyelesaikan sendiri persoalan polemik pembelian senjata api. Bila sudah selesai di internal pemerintah, rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR tak perlu diadakan.
"Lebih bagus diselesaikan di pemerintah dulu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017.
Menurut dia, polemik itu muncul di internal pemerintah. Presiden Joko Widodo seharusnya bisa menyelesaikan polemik pengadaan 5.000 pucuk senjata api yang disebut mengancam keamanan lantaran dilakukan lembaga nonmiliter.
"Persoalan senjata ini persoalan yang sensitif, orang bisa menyangka macam-macam dan kita dengar sudah ada pertemuan. Kan kita dengarnya ini
cooling down, tapi ini kan belum jelas," papar dia.
Dia menilai, jika pemerintah menyelesaikan polemik tersebut, parlemen hanya akan meminta klarifikasi dari beberapa pihak yang terlibat. "Tidak perlu ada rapat gabungan kalau selesai, cukup mitra kerjanya Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) dan Komisi III," ungkap Fadli.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sependapat dengan Fadli Zon. Menurutnya, tak perlu ada rapat gabungan bila TNI-Polri bisa menyelesaikan sendiri masalah ini.
"Saya berharap TNI dan Polri bisa cepat duduk bersama-sama sehingga tak perlu ada lagi rapat. Kalau sudah selesai, di tingkat TNI-Polri bisa dibicarakan baik-baik sehingga tak ada lagi kontroversi dan miskomunikasi," harap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengakui bakal menggelar rapat internal membahas polemik ini. Bila tak kunjung selesai di internal pemerintah, Komisi III siap mengadakan rapat gabungan dengan Komisi I dan memanggil pihak terkait.
"Kalau ada rapat gabungan harus ada Menteri Pertahanan (Menhan Ryamizard Ryacudu) dan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian). Saya secara pribadi belum tahu dan belum lihat suratnya (rencana rapat gabungan)," pungkas Desmond.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
