Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemerintah siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Saat ini, manusia berada dalam permulaan revolusi yang akan mengubah cara hidup, bekerja, dan dan berhubungan satu sama lain secara fundamental.
"Melalui forum terhormat ini, DPR mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0," ujar Bamsoet saat membacakan pidato pembukaan sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.
Penerapan Revolusi Industri 4.0 ialah digitalisasi, ilmu komputer, dan analysis big data. Bamsoet menjelaskan, penyebutan revolusi dilatarbelakangi perubahan peradaban manusia yang sangat cepat dengan penekanan pada kempampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
"Teknologi ini mampu menggerakkan robot-robot yang jauh lebih pintar dari manusia dan tak mengenal lelah," ucap politikus Golkar itu.
Dunia usaha dihadapkan pada tantangan disruptive technology dengan mulai hadirnya polemik terkait transportasi online. Warna baru dalam industri pariwisata berbasis sharing economy juga memunculkan pelaku usaha baru yang bisa meraup keuntungan tanpa perlu membangun infrastruktur bisnis secara fisik.
"Revolusi Industri 4.0 hadir sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi," ucap eks Ketua Komisi III itu.
Kesenjangan sosial yang semakin meningkat perlu diantisipasi agar masyarakat siap menghadapi Revolusi Industri 4.0. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran membutuhkan langkah solutif agar dapat menyelesaikan permasalahan krusial di masa kini dan mendatang.
"DPR menyambut baik inisiatif yang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog soal Revolusi Industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia pendidikan. Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menginisiasi Program Perlindungan Sosial," ucap dia.
Kesenjangan sosial menjadi isu dari tahun ke tahun, begitu pula bergantinya pemerintahan dari waktu ke waktu. Pilihan kebijakan pemerintah ialah mengubah subsidi yang bersifat umum, secara bertahap, menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran spesifik.
"Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan itu maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima," ucap dia.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemerintah siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Saat ini, manusia berada dalam permulaan revolusi yang akan mengubah cara hidup, bekerja, dan dan berhubungan satu sama lain secara fundamental.
"Melalui forum terhormat ini, DPR mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0," ujar Bamsoet saat membacakan pidato pembukaan sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.
Penerapan Revolusi Industri 4.0 ialah digitalisasi, ilmu komputer, dan analysis big data. Bamsoet menjelaskan, penyebutan revolusi dilatarbelakangi perubahan peradaban manusia yang sangat cepat dengan penekanan pada kempampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
"Teknologi ini mampu menggerakkan robot-robot yang jauh lebih pintar dari manusia dan tak mengenal lelah," ucap politikus Golkar itu.
Dunia usaha dihadapkan pada tantangan disruptive technology dengan mulai hadirnya polemik terkait transportasi online. Warna baru dalam industri pariwisata berbasis sharing economy juga memunculkan pelaku usaha baru yang bisa meraup keuntungan tanpa perlu membangun infrastruktur bisnis secara fisik.
"Revolusi Industri 4.0 hadir sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi," ucap eks Ketua Komisi III itu.
Kesenjangan sosial yang semakin meningkat perlu diantisipasi agar masyarakat siap menghadapi Revolusi Industri 4.0. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran membutuhkan langkah solutif agar dapat menyelesaikan permasalahan krusial di masa kini dan mendatang.
"DPR menyambut baik inisiatif yang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog soal Revolusi Industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia pendidikan. Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menginisiasi Program Perlindungan Sosial," ucap dia.
Kesenjangan sosial menjadi isu dari tahun ke tahun, begitu pula bergantinya pemerintahan dari waktu ke waktu. Pilihan kebijakan pemerintah ialah mengubah subsidi yang bersifat umum, secara bertahap, menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran spesifik.
"Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan itu maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
