Jakarta: Silang pendapat terjadi di internal Partai Amanat Nasional (PAN) terkait usulan penyediaan rumah sakit (RS) khusus pejabat negara yang terjangkit covid-19. Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Rosaline Irene Rumaseuw soal RS khusus pejabat negara ditentang koleganya Irvan Herman.
Menurut Irvan, tidak boleh ada pengkhususan dalam situasi pandemi covid-19. Bahkan, PAN mengusulkan rakyat mendapat fasilitas kesehatan kelas pejabat.
"Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi covid-19 ini," kata Irvan melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Juli 2021.
Wasekjen PAN itu menilai pernyataan Rosaline bertentangan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dia menegaskan PAN sama sekali tak pernah membahas usulan RS khusus untuk pejabat. Pendapat Rosaline dinilai bersifat pribadi, bukan sikap partai.
"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi," ungkap dia.
Dia menilai Rosaline menyampaikan usulan itu atas dasar kesedihan. Saudara Rosaline, John Siffy Mirin, meninggal usai terjangkit covid-19.
"Karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat," ujar dia.
Irvan juga memastikan PAN mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Partai lambang matahari terbit itu terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi covid-19.
"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemi covid-19 ini," kata dia.
Baca: Pemerintah Diminta Buat Terobosan Memecahkan Kendala Penanganan Covid-19
Sebelumnya, Rosaline meminta pemerintah mengadakan RS khusus pejabat negara yang terjangkit covid-19. Banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara," kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
Rosaline mengaku kesulitan mencari fasilitas kesehatan covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta rekannya, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, mencari tempat perawatan.
"Semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. Itu sampai segitunya," kata dia.
Rosaline juga mengaku mengurus kebutuhan fasilitas kesehatan untuk sejumlah anggota DPR yang sedang sakit. Hal itu dilakukannya sambil mengikuti webinar.
"Beberapa teman-teman DPR yang sekarang tidak dapat ruangan dan di lantai RS. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar saya ngurus-ngurus itu," kata dia.
Jakarta: Silang pendapat terjadi di internal Partai Amanat Nasional (
PAN) terkait usulan penyediaan rumah sakit (RS) khusus pejabat negara yang terjangkit
covid-19. Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Rosaline Irene Rumaseuw soal RS khusus pejabat negara ditentang koleganya Irvan Herman.
Menurut Irvan, tidak boleh ada pengkhususan dalam situasi pandemi covid-19. Bahkan, PAN mengusulkan rakyat mendapat fasilitas kesehatan kelas pejabat.
"Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi covid-19 ini," kata Irvan melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Juli 2021.
Wasekjen PAN itu menilai pernyataan Rosaline bertentangan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dia menegaskan PAN sama sekali tak pernah membahas usulan RS khusus untuk pejabat. Pendapat Rosaline dinilai bersifat pribadi, bukan sikap partai.
"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi," ungkap dia.
Dia menilai Rosaline menyampaikan usulan itu atas dasar kesedihan. Saudara Rosaline, John Siffy Mirin, meninggal usai terjangkit covid-19.
"Karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat," ujar dia.
Irvan juga memastikan PAN mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Partai lambang matahari terbit itu terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi covid-19.
"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemi covid-19 ini," kata dia.
Baca: Pemerintah Diminta Buat Terobosan Memecahkan Kendala Penanganan Covid-19
Sebelumnya, Rosaline meminta pemerintah mengadakan RS khusus pejabat negara yang terjangkit covid-19. Banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara," kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
Rosaline mengaku kesulitan mencari fasilitas kesehatan covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta rekannya, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, mencari tempat perawatan.
"Semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. Itu sampai segitunya," kata dia.
Rosaline juga mengaku mengurus kebutuhan fasilitas kesehatan untuk sejumlah anggota DPR yang sedang sakit. Hal itu dilakukannya sambil mengikuti webinar.
"Beberapa teman-teman DPR yang sekarang tidak dapat ruangan dan di lantai RS. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar saya
ngurus-ngurus itu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
