medcom.id, Jakarta: Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi Undang-undang APBN 2016. Polemik sempat mewarnai pengesahan ini, karena sejumlah fraksi menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) dimasukan ke dalam RAPBN 2016.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, alotnya pengesahan RAPBN 2016 sebagai bentuk teguran kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang dianggap kurang transparan terkait PMN," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Menurut dia, semua fraksi memiliki pandangan yang sama menolak PMN masuk ke dalam RAPBN 2016. BUMN, kata Fahri, tidak layak menggunakan uang negara.
"Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," ujar Fahri.
Terkait keinginan dari Fraksi PDIP bahwa Menteri BUMN diganti, politikus PKS ini tidak ingin berkomentar banyak. Namun, ia menganggap Rini adalah sebagai beban Presiden Jokowi.
"Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan apa yang dilakukan dengan memasukan PMN. Proposal Rini soal PMN ditolak," cetus dia.
medcom.id, Jakarta: Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi Undang-undang APBN 2016. Polemik sempat mewarnai pengesahan ini, karena sejumlah fraksi menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) dimasukan ke dalam RAPBN 2016.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, alotnya pengesahan RAPBN 2016 sebagai bentuk teguran kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang dianggap kurang transparan terkait PMN," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Menurut dia, semua fraksi memiliki pandangan yang sama menolak PMN masuk ke dalam RAPBN 2016. BUMN, kata Fahri, tidak layak menggunakan uang negara.
"Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," ujar Fahri.
Terkait keinginan dari Fraksi PDIP bahwa Menteri BUMN diganti, politikus PKS ini tidak ingin berkomentar banyak. Namun, ia menganggap Rini adalah sebagai beban Presiden Jokowi.
"Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan apa yang dilakukan dengan memasukan PMN. Proposal Rini soal PMN ditolak," cetus dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
