medcom.id, Surabaya: Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyerahkan nasibnya di Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Rini tidak mau berpolemik. Ia menyerahkan penilaian kinerja dirinya kepada Presiden.
"Biar Presiden yang menilai. Saya serahkan sepenuhnya ke Presiden," kata Rini Soemarno menjawab pertanyaan wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/12/2015).
Panitia Khusus (Pansus) angket DPR untuk Pelindo II merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai Pansus sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jokowi diminta menggunakan hak prerogatifnya itu.
Pansus merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.
Selain itu Pansus juga mendorong agar pihak berwenang terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun.
Rini Soemarno enggan menjawab rekomendasi Pansus DPR RI itu. Menurut Rini, ia diangkat sebagai menteri atas kehendak presiden. Bila mau dipecat sepenuhnya hak prerogatif presiden. "Terserah Presiden saja bagaimana. Saya diangkat menjadi menteri juga karena Presiden," kata Rini sambil meninggalkan wartawan.
medcom.id, Surabaya: Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyerahkan nasibnya di Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Rini tidak mau berpolemik. Ia menyerahkan penilaian kinerja dirinya kepada Presiden.
"Biar Presiden yang menilai. Saya serahkan sepenuhnya ke Presiden," kata Rini Soemarno menjawab pertanyaan wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/12/2015).
Panitia Khusus (Pansus) angket DPR untuk Pelindo II merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai Pansus sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jokowi diminta menggunakan hak prerogatifnya itu.
Pansus merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.
Selain itu Pansus juga mendorong agar pihak berwenang terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun.
Rini Soemarno enggan menjawab rekomendasi Pansus DPR RI itu. Menurut Rini, ia diangkat sebagai menteri atas kehendak presiden. Bila mau dipecat sepenuhnya hak prerogatif presiden. "Terserah Presiden saja bagaimana. Saya diangkat menjadi menteri juga karena Presiden," kata Rini sambil meninggalkan wartawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DOR)
