medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta publik tidak mengaitkan penilaian kinerja kementerian dengan wacana perombakan kabinet. Pasalnya, penilaian terhadap rapor menteri sudah dilakukan sejak 2004.
"Pahami dulu, ini tidak ada kaitannya dengan reshuffle. Ini (penilaian) sudah dilakukan sejak 2004," kata Yuddy di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Yuddy menuturkan, evaluasi dilakukan sesuai amanat konstitusi dan Undang-undang Perbendaharan Negara tentang Anggaran Berbasis Kinerja. Yuddy mengklaim tak asal memberikan penilaian. Semua dilakukan melalui barometer yang sudah ditetapkan. Pihaknya, kata Yuddy, bekerjasama dengan tim dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, KPK, dan BPS.
"Penilaian ini berdasarkan tugas konstitusional, ada parameternya. Saya bingung kalau ada yang protes. Yang ribut itu yang tidak tau konteksnya. Jadi ini komprehensif, semua dilibatkan," ujarnya.
Dia menambahkan, tujuan evaluasi kinerja menteri untuk mendorong instansi pemerintah agar memiliki tata kelola yang baik dan berkelas dunia. Meski ada isu rehuffle, sambung dia, tugas konstitusional tersebut tetap dilaksanakan.
"Ini kita lakukan untuk mendorong instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi harus diumumkan hasilnya," katanya.
Menteri Yuddy mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta publik tidak mengaitkan penilaian kinerja kementerian dengan wacana perombakan kabinet. Pasalnya, penilaian terhadap rapor menteri sudah dilakukan sejak 2004.
"Pahami dulu, ini tidak ada kaitannya dengan reshuffle. Ini (penilaian) sudah dilakukan sejak 2004," kata Yuddy di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Yuddy menuturkan, evaluasi dilakukan sesuai amanat konstitusi dan Undang-undang Perbendaharan Negara tentang Anggaran Berbasis Kinerja. Yuddy mengklaim tak asal memberikan penilaian. Semua dilakukan melalui barometer yang sudah ditetapkan. Pihaknya, kata Yuddy, bekerjasama dengan tim dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, KPK, dan BPS.
"Penilaian ini berdasarkan tugas konstitusional, ada parameternya. Saya bingung kalau ada yang protes. Yang ribut itu yang tidak tau konteksnya. Jadi ini komprehensif, semua dilibatkan," ujarnya.
Dia menambahkan, tujuan evaluasi kinerja menteri untuk mendorong instansi pemerintah agar memiliki tata kelola yang baik dan berkelas dunia. Meski ada isu rehuffle, sambung dia, tugas konstitusional tersebut tetap dilaksanakan.
"Ini kita lakukan untuk mendorong instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi harus diumumkan hasilnya," katanya.
Menteri Yuddy mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
