medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memberikan arahan terkait penyerapan anggaran di hadapan ratusan kepala daerah.
Luhut menegaskan, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah (TP4) akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap daerah.
"Kita ingin TP4 bisa betul-betul memainkan peran tak ragu lagi dalam penyerapan anggaran. Salah satu contoh sejak audit BPK itu 6 hari, KPK dan Kejagung tak boleh cawe-cawe. Polisi, kejaksaan jangan genit-genit," kata Luhut di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Menurut dia, keberadaan TP4 yang digagas Kejagung diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengadaan barang. Sehingga, para gubernur, bupati/wali kota tak perlu khawatir akan dijerat kasus hukum saat menyerap anggaran.
"Pak Jagung sudah buat TP4 di daerah. Kita serius tangani ini. Semua kepala daerah kalau ada masalah telepon saya, langsung kita selesaikan secara adat," ungkap dia.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur, bupati/wali kota dan direktur utama BUMN se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
Rapat kerja pemerintah (RKP) ini dilakukan secara maraton guna menyamakan persepsi dalam melaksanakan 4 paket kebijakan ekonomi. Termasuk soal penyerapan anggaran dan persiapan pilkada serentak.
"Ini adalah pertemuan yang menghadirkan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Intinya, berkaitan dengan persiapan pilkada, penyerapan anggaran dan paket kebijakan ekonomi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memberikan arahan terkait penyerapan anggaran di hadapan ratusan kepala daerah.
Luhut menegaskan, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah (TP4) akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap daerah.
"Kita ingin TP4 bisa betul-betul memainkan peran tak ragu lagi dalam penyerapan anggaran. Salah satu contoh sejak audit BPK itu 6 hari, KPK dan Kejagung tak boleh cawe-cawe. Polisi, kejaksaan jangan genit-genit," kata Luhut di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Menurut dia, keberadaan TP4 yang digagas Kejagung diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengadaan barang. Sehingga, para gubernur, bupati/wali kota tak perlu khawatir akan dijerat kasus hukum saat menyerap anggaran.
"Pak Jagung sudah buat TP4 di daerah. Kita serius tangani ini. Semua kepala daerah kalau ada masalah telepon saya, langsung kita selesaikan secara adat," ungkap dia.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur, bupati/wali kota dan direktur utama BUMN se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
Rapat kerja pemerintah (RKP) ini dilakukan secara maraton guna menyamakan persepsi dalam melaksanakan 4 paket kebijakan ekonomi. Termasuk soal penyerapan anggaran dan persiapan pilkada serentak.
"Ini adalah pertemuan yang menghadirkan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Intinya, berkaitan dengan persiapan pilkada, penyerapan anggaran dan paket kebijakan ekonomi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
