medcom.id, Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak rencana tujuh proyek yang diajukan DPR. Selain apartemen, partai berlambang matahari terbit itu tak setuju bila anggaran negara digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengakui, belum saatnya bagi DPR untuk punya gedung baru. Meski saat ini kondisinya sudah memprihatinkan.
"Menurut saya belum pas, termasuk ruangan anggota dewan masih bisa dipakai kok. Selama ini masih bisa untuk kita beraktifitas walaupun memang sudah memprihatinkan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2017.
Yandri membeberkan, dalam satu lantai di gedung DPR saat ini, terdiri dari dua sayap. Masing-masing sayap diisi oleh satu fraksi partai, ada beberapa lantai pula yang hanya diisi satu fraksi. Setiap sayap terdiri beberapa ruangan yang setiap ruangannya diisi oleh satu anggota DPR.
"Ada beberapa kamar yang diisi anggota dan staf. Kamar mandinya juga hanya dua yang dipakai oleh anggota, staf hingga tamu," papar dia.
Namun demikian, Yandri kukuh untuk tidak menggelontorkan uang negara demi pembangunan gedung baru. Dia lebih memilih untuk memperbaiki setiap ruangan yang dimiliki anggota dewan.
"Kalau menurut kita, rakyat masih membutuhkan hal-hal yang lebih penting dan PAN memandang belum perlu tujuh proyek itu digulirkan karena ada banyak hal-hal yang hari ini menjadi taruhan. Ekonomi yang sedang susah misalnya," tutur dia.
Mayoritas fraksi bersikap untuk menunda pembangunan gedung. Sayangnya sikap Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Pimpinan DPR berseberangan.
"Keputusan kan nanti akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah DPR). Memang sebaiknya Pimpinan DPR mengajak bicara pimpinan-pimpinan fraksi. Kalau mayoritas pimpinan fraksi menolak, menurut saya BURT tak perlu lagi membahas," tegas Yandri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan bila rencana pembangunan gedung baru tersebut ditunda. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah lantaran anggarannya sendiri ada di ranah eksekutif.
"Silakan saja kalau pemerintah tidak membangun sebuah infrastruktur bagi demokrasi, ya silakan saja. Kita hanya menyampaikan pandangan dan kesimpulan yang diputuskan secara aklamasi dalam paripurna bahwa semua partai mengambil kesimpulan ada masalah terhadap kompleks kita sehingga perlu ditata secara baik, khususnya bagi anggota dan tim kerja yang makin lama makin banyak," tutup dia.
Seperti diketahui, wacana pembangunan gedung baru dan apartemen untuk anggota DPR mencuat seiring adanya usulan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun. Anggaran ini naik Rp1,4 triliun dari anggaran 2017.
Wacana itu merupakan rencana DPR sejak 2015. Saat itu, DPR mengajukan tujuh proyek. Di antaranya adalah membangun alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
medcom.id, Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak rencana tujuh proyek yang diajukan DPR. Selain apartemen, partai berlambang matahari terbit itu tak setuju bila anggaran negara digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengakui, belum saatnya bagi DPR untuk punya gedung baru. Meski saat ini kondisinya sudah memprihatinkan.
"Menurut saya belum pas, termasuk ruangan anggota dewan masih bisa dipakai kok. Selama ini masih bisa untuk kita beraktifitas walaupun memang sudah memprihatinkan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2017.
Yandri membeberkan, dalam satu lantai di gedung DPR saat ini, terdiri dari dua sayap. Masing-masing sayap diisi oleh satu fraksi partai, ada beberapa lantai pula yang hanya diisi satu fraksi. Setiap sayap terdiri beberapa ruangan yang setiap ruangannya diisi oleh satu anggota DPR.
"Ada beberapa kamar yang diisi anggota dan staf. Kamar mandinya juga hanya dua yang dipakai oleh anggota, staf hingga tamu," papar dia.
Namun demikian, Yandri kukuh untuk tidak menggelontorkan uang negara demi pembangunan gedung baru. Dia lebih memilih untuk memperbaiki setiap ruangan yang dimiliki anggota dewan.
"Kalau menurut kita, rakyat masih membutuhkan hal-hal yang lebih penting dan PAN memandang belum perlu tujuh proyek itu digulirkan karena ada banyak hal-hal yang hari ini menjadi taruhan. Ekonomi yang sedang susah misalnya," tutur dia.
Mayoritas fraksi bersikap untuk menunda pembangunan gedung. Sayangnya sikap Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Pimpinan DPR berseberangan.
"Keputusan kan nanti akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah DPR). Memang sebaiknya Pimpinan DPR mengajak bicara pimpinan-pimpinan fraksi. Kalau mayoritas pimpinan fraksi menolak, menurut saya BURT tak perlu lagi membahas," tegas Yandri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan bila rencana pembangunan gedung baru tersebut ditunda. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah lantaran anggarannya sendiri ada di ranah eksekutif.
"Silakan saja kalau pemerintah tidak membangun sebuah infrastruktur bagi demokrasi, ya silakan saja. Kita hanya menyampaikan pandangan dan kesimpulan yang diputuskan secara aklamasi dalam paripurna bahwa semua partai mengambil kesimpulan ada masalah terhadap kompleks kita sehingga perlu ditata secara baik, khususnya bagi anggota dan tim kerja yang makin lama makin banyak," tutup dia.
Seperti diketahui, wacana pembangunan gedung baru dan apartemen untuk anggota DPR mencuat seiring adanya usulan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun. Anggaran ini naik Rp1,4 triliun dari anggaran 2017.
Wacana itu merupakan rencana DPR sejak 2015. Saat itu, DPR mengajukan tujuh proyek. Di antaranya adalah membangun alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
