Jakarta: Proses pergantian panglima TNI belum menemukan kejelasan. DPR belum menerima surat presiden (supres) terkait calon panglima baru TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Sampai detik ini, saya belum cek ya. Setahu saya belum (diserahkan supres pergantian panglima TNI)," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 November 2021.
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memperkirakan supres pergantian panglima TNI diserahkan dalam waktu dekat. Pasalnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melepas jabatannya pada akhir November 2021.
"Kalau lihat pensiunnya, November ya, mungkin satu dua hari ini saya kira ada keputusan (supres pergantian panglima TNI)," ungkap dia.
Baca: Belum Ada Komunikasi DPR dan Pemerintah Soal Pergantian Panglima
Dia menyebut DPR bakal memproses uji kepatutan dan kelayakan panglima TNI dengan cepat. Begitu diserahkan, supres akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan disampaikan di rapat paripurna.
Di sisi lain, eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu menilai semua kepala staf layak menjadi calon panglima TNI. Namun, penentuan pemegang tongkat komando TNI diyakini disesuaikan dengan rencana pertahanan yang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita," ujar Muhaimin.
Jakarta: Proses pergantian
panglima TNI belum menemukan kejelasan. DPR belum menerima surat presiden (supres) terkait
calon panglima baru TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Sampai detik ini, saya belum cek ya. Setahu saya belum (diserahkan supres pergantian panglima TNI)," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 November 2021.
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memperkirakan supres pergantian panglima TNI diserahkan dalam waktu dekat. Pasalnya, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto melepas jabatannya pada akhir November 2021.
"Kalau lihat pensiunnya, November ya, mungkin satu dua hari ini saya kira ada keputusan (supres pergantian panglima TNI)," ungkap dia.
Baca:
Belum Ada Komunikasi DPR dan Pemerintah Soal Pergantian Panglima
Dia menyebut DPR bakal memproses uji kepatutan dan kelayakan panglima TNI dengan cepat. Begitu diserahkan, supres akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan disampaikan di rapat paripurna.
Di sisi lain, eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu menilai semua kepala staf layak menjadi calon panglima TNI. Namun, penentuan pemegang tongkat komando TNI diyakini disesuaikan dengan rencana pertahanan yang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita," ujar Muhaimin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)