medcom.id, Jakarta: Ada tiga daerah, berdasarkan basil skoring Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang dianggap rawan untuk menghelat Pilkada 2017. Tiga daerah yang dimaksud, yaitu Papua Barat, Aceh, dan Banten.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, skoring IKP dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi (3,00-5,00), sedang (2,00-2,99), dan rendah (0-1,99). Pengawasan daerah penyelenggara Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP
"Ada empat provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk ke dalam kategori kerawanan sedang," kata Muhammad di Ballroom Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016)
Muhammad menjelaskan, Bawaslu telah menyusun IKP sejak Pemilu Legislatif pada 2014. "Pada proses penyusunan IKP 2017, Bawaslu menyempurnakan konsep dan metode dari IKP sebelumnya," ujarnya.
IKP, kata Muhammad, dibuat melalui serangkaian tahapan dan berdasarkan penelitian ilmiah. Tiga unit yang dikaji dalam IKP adalah penyelenggara, kontestasi peserta pemilu, dan pemilih.
Dalam menyusun IKP, Bawaslu melibatkan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat kepemiluan. Bahkan, pada tahapan pengumpulan data IKP 2017, melibatkan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada.
"IKP 2017 disusun agar dapat memetakan dan mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada serentak. lndeks ini akan memudahkan Bawaslu dalam menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan," ucapnya.
(Baca: Pemerintah Memetakan Aspek Keamanan Jelang Pilkada 2017)
medcom.id, Jakarta: Ada tiga daerah, berdasarkan basil skoring Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang dianggap rawan untuk menghelat Pilkada 2017. Tiga daerah yang dimaksud, yaitu Papua Barat, Aceh, dan Banten.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, skoring IKP dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi (3,00-5,00), sedang (2,00-2,99), dan rendah (0-1,99). Pengawasan daerah penyelenggara Pilkada akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP
"Ada empat provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk ke dalam kategori kerawanan sedang," kata Muhammad di Ballroom Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016)
Muhammad menjelaskan, Bawaslu telah menyusun IKP sejak Pemilu Legislatif pada 2014. "Pada proses penyusunan IKP 2017, Bawaslu menyempurnakan konsep dan metode dari IKP sebelumnya," ujarnya.
IKP, kata Muhammad, dibuat melalui serangkaian tahapan dan berdasarkan penelitian ilmiah. Tiga unit yang dikaji dalam IKP adalah penyelenggara, kontestasi peserta pemilu, dan pemilih.
Dalam menyusun IKP, Bawaslu melibatkan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat kepemiluan. Bahkan, pada tahapan pengumpulan data IKP 2017, melibatkan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada.
"IKP 2017 disusun agar dapat memetakan dan mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada serentak. lndeks ini akan memudahkan Bawaslu dalam menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan," ucapnya.
(Baca: Pemerintah Memetakan Aspek Keamanan Jelang Pilkada 2017) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NIN)
