medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia dilaporkan, lantaran diduga menyalahgunakan fasilitas DPR untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Fahri tak ambil pusing. Menurut dia, pelaporannya menggunakan TV Parlemen yang merupakan TV internal DPR untuk meliput kegiatannya sebagai calon Ketua Ikatan Alumni Indonesia, di Kampus UI Depok bukan atas permintannya sendiri.
"Biasa saja itu, dunia ini memang kompleks, kita harus sabar, kita harus tahan, jangan cepat marah, hadapi saja baik-baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Politikus PKS ini menambahkan, adanya liputan dari TV Parlemen soal pencalonannya menjadi calon ketua ILUNI bukan urusannya. Dia hanya memberitahukan bahwa dirinya akan ke UI untuk menghadiri acara tersebut.
"Mana bisa kita memerintah wartawan, Saya itu ke UI ada yang undang. Katanya sekarang ini saya ini newsmaker, jadi saya kasih tahu. Banyak yang dateng kok," lanjut Fahri.
Fahri juga enggan berspekulasi pelaporannya ke MKD merupakan serangan dari kandidat lain yang ingin mencalonkan menjadi Ketum ILUNI, ataupun lantaran pemecatannya oleh PKS.
"Tidak usah menebak-nebaklah," tandasnya.
Sebelumnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa mempersoalkan liputan TV Parlemen yang merupakan TV internal DPR meliput kegiatan Fahri sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Indonesia di Kampus UI Depok. Kemudian liputan itu disiarkan di TV swasta pada 20 April pukul 06.50 WIB.
"Advertorial atau iklan berdurasi 1 menit 59 detik yang diproduksi oleh Humas DPR itu tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kinerja DPR. Sementara biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat," kata Ketua Umum AMPB Suwitno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 25/4/ 20126) usai menyampaikan laporan ke sekretariat MKD.
Suwitno membantah laporannya itu merupakan pesanan dari calo ketua lainnya, juga bukan karena pemecatan Fahri Hamzah dari PKS.
"Ini murni sebagai peringatan dan pelajaran kepada semua pihak, khususnya anggota DPR untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ungkap Suwitno.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dia dilaporkan, lantaran diduga menyalahgunakan fasilitas DPR untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Fahri tak ambil pusing. Menurut dia, pelaporannya menggunakan TV Parlemen yang merupakan TV internal DPR untuk meliput kegiatannya sebagai calon Ketua Ikatan Alumni Indonesia, di Kampus UI Depok bukan atas permintannya sendiri.
"Biasa saja itu, dunia ini memang kompleks, kita harus sabar, kita harus tahan, jangan cepat marah, hadapi saja baik-baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Politikus PKS ini menambahkan, adanya liputan dari TV Parlemen soal pencalonannya menjadi calon ketua ILUNI bukan urusannya. Dia hanya memberitahukan bahwa dirinya akan ke UI untuk menghadiri acara tersebut.
"Mana bisa kita memerintah wartawan, Saya itu ke UI ada yang undang. Katanya sekarang ini saya ini newsmaker, jadi saya kasih tahu. Banyak yang dateng kok," lanjut Fahri.
Fahri juga enggan berspekulasi pelaporannya ke MKD merupakan serangan dari kandidat lain yang ingin mencalonkan menjadi Ketum ILUNI, ataupun lantaran pemecatannya oleh PKS.
"Tidak usah menebak-nebaklah," tandasnya.
Sebelumnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa mempersoalkan liputan TV Parlemen yang merupakan TV internal DPR meliput kegiatan Fahri sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Indonesia di Kampus UI Depok. Kemudian liputan itu disiarkan di TV swasta pada 20 April pukul 06.50 WIB.
"Advertorial atau iklan berdurasi 1 menit 59 detik yang diproduksi oleh Humas DPR itu tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kinerja DPR. Sementara biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat," kata Ketua Umum AMPB Suwitno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 25/4/ 20126) usai menyampaikan laporan ke sekretariat MKD.
Suwitno membantah laporannya itu merupakan pesanan dari calo ketua lainnya, juga bukan karena pemecatan Fahri Hamzah dari PKS.
"Ini murni sebagai peringatan dan pelajaran kepada semua pihak, khususnya anggota DPR untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ungkap Suwitno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
