medcom.id, Jakarta: Proses pengesahan RUU APBN 2016 diperkirakan bakal alot. Di tubuh Koalisi Indonesia Hebat, masih ada persoalan. Salah satunya usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dulu bernama dana aspirasi.
Agar proses pengesahan berlangsung mulus, menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate, proses politik pembahasan RUU APBN 2016 masih berjalan. Dia enggan membeberkan apa isi komunikasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dengan Koalisi Merah Putih.
"Yang penting lobbying politik tetap kedepankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Proses politik berjalan dinamis," kata Johnny ketika dihubungi, Jumat (23/10/2015).
Menurut anggota Komisi XI ini, salah satu yang mengganjal adalah usulan dana aspirasi. Usulan itu sudah ditolak Fraksi Partai NasDem.
"Usaha menyisipkan program ini dilakukan melalui Badan Aggaran yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR. Jika tidak, kemungkinan APBN 2016 bisa disandera dan itu berdampak buruk bagi program pemerintah tahun 2016," jelas Johnny.
Johnny berharap, pembahasan RUU APBN 2016 berjalan lancar dan bisa disahkan 30 Oktober. Pengesahan sempat batal dilaksanakan pada Kamis 22 Oktober.
"Kami harapkan rekan-rekan fraksi KMP mendukung APBN 2016 betul-betul berpihak pada program pro-rakyat sesuai visi misi Presiden melalui implemensi Nawacita yang konkret dalam APBN," kata Johnny.
medcom.id, Jakarta: Proses pengesahan RUU APBN 2016 diperkirakan bakal alot. Di tubuh Koalisi Indonesia Hebat, masih ada persoalan. Salah satunya usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dulu bernama dana aspirasi.
Agar proses pengesahan berlangsung mulus, menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate, proses politik pembahasan RUU APBN 2016 masih berjalan. Dia enggan membeberkan apa isi komunikasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dengan Koalisi Merah Putih.
"Yang penting lobbying politik tetap kedepankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Proses politik berjalan dinamis," kata Johnny ketika dihubungi, Jumat (23/10/2015).
Menurut anggota Komisi XI ini, salah satu yang mengganjal adalah usulan dana aspirasi. Usulan itu sudah ditolak Fraksi Partai NasDem.
"Usaha menyisipkan program ini dilakukan melalui Badan Aggaran yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR. Jika tidak, kemungkinan APBN 2016 bisa disandera dan itu berdampak buruk bagi program pemerintah tahun 2016," jelas Johnny.
Johnny berharap, pembahasan RUU APBN 2016 berjalan lancar dan bisa disahkan 30 Oktober. Pengesahan sempat batal dilaksanakan pada Kamis 22 Oktober.
"Kami harapkan rekan-rekan fraksi KMP mendukung APBN 2016 betul-betul berpihak pada program pro-rakyat sesuai visi misi Presiden melalui implemensi Nawacita yang konkret dalam APBN," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
