medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi menilai kinerja sesama kementerian di Kabinet Kerja. Beberapa menteri dari parpol pendukung pemerintah mendapat nilai jeblok.
Evaluasi kementerian/lembaga oleh KemenPANRB di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja justru menuai kontrorversi. Pengamat politik Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan parameter dan kriteria penilaian yang dilakukan Menteri Yuddy. Taufan juga memepertanyakan apakah evaluasi menteri asal kader parpol itu atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Ini justru membuat kegaduhan baru. Pertama saya mempertanyakan apakah ini memang ada perintah dari Presiden? Kalau memang ada, apakah ini juga sudah diumumkan di rapat kabinet. Lalu bagaimana kriteria dan parameternya," tanya Taufan saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Dia menjelaskan, evaluasi atau penilaian tersebut bisa diterima bila kementerian terkait mengetahui perihal kriteria dan parameter penilaian.
"Semua kementerian pasti menerima bila penilaian itu parameter dan kriterianya jelas. Kalau ini kan agak mengejutkan. Tiba-tiba hasil dari penilaiannya sudah muncul," tegas dosen Universitas Sumatera itu.
Lebih aneh lagi, kata dia, justru kementerian yang dipimpin Yuddy mendapat nilai tinggi. Padahal, selama ini publik menilai kementerian tersebut mendapat penilaian buruk.
"Ini kok bisa kementerian sendiri dapat nilai tinggi. Menurut kita kementerian ini sangat bermasalah," kata Taufan.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi menilai kinerja sesama kementerian di Kabinet Kerja. Beberapa menteri dari parpol pendukung pemerintah mendapat nilai jeblok.
Evaluasi kementerian/lembaga oleh KemenPANRB di tengah isu panas perombakan (
reshuffle) Kabinet Kerja justru menuai kontrorversi. Pengamat politik Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan parameter dan kriteria penilaian yang dilakukan Menteri Yuddy. Taufan juga memepertanyakan apakah evaluasi menteri asal kader parpol itu atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Ini justru membuat kegaduhan baru. Pertama saya mempertanyakan apakah ini memang ada perintah dari Presiden? Kalau memang ada, apakah ini juga sudah diumumkan di rapat kabinet. Lalu bagaimana kriteria dan parameternya," tanya Taufan saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Dia menjelaskan, evaluasi atau penilaian tersebut bisa diterima bila kementerian terkait mengetahui perihal kriteria dan parameter penilaian.
"Semua kementerian pasti menerima bila penilaian itu parameter dan kriterianya jelas. Kalau ini kan agak mengejutkan. Tiba-tiba hasil dari penilaiannya sudah muncul," tegas dosen Universitas Sumatera itu.
Lebih aneh lagi, kata dia, justru kementerian yang dipimpin Yuddy mendapat nilai tinggi. Padahal, selama ini publik menilai kementerian tersebut mendapat penilaian buruk.
"Ini kok bisa kementerian sendiri dapat nilai tinggi. Menurut kita kementerian ini sangat bermasalah," kata Taufan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)