Jakarta: DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih menggunakan predikat ketua umum (ketum) Demokrat. Hal itu dinilai dapat menjadi teladan buruk bagi masyarakat.
"Jadi sangat disayangkan (tindakan) Pak Moeldoko ini selaku KSP," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Terungkap! SBY Tarik Nama, Diganti Demokrat', Minggu, 18 April 2021.
Posisi strategis Moeldoko, kata Herzaky, seharusnya membuatnya berhati-hati dalam bertindak. Moeldoko wajib menunjukkan good governance lantaran dirinya berstatus pejabat publik dan dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Baa: Demokrat Ogah Satu Forum, Kubu Moeldoko Disebut Sudah Disuntik Mati
"Orang cenderung menjadikan (KSP) ini sebagai lambang Pak Presiden," ujar Herzaky.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan Moeldoko beserta kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, harus menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Partai Demokrat pimpinan AHY yang dianggap sah dan legal oleh pemerintah.
"(Kubu Moeldoko) tetap menahan diri untuk ber-statement atas nama Demokrat," kata Pangi.
Belum berakhirnya episode dualisme kepengurusan itu dinilai hanya menunjukkan perang urat saraf. Kubu Moeldoko, kata Pangi, perlu mematuhi mekanisme hukum.
Selain itu, langkah kubu Moeldoko untuk melanjutkan polemik dualisme kepengurusan partai itu masih meredup. Kubu Moeldoko berencana memperkarakan kepengurusan partai ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
"Saya lihat tidak ada keseriusan di situ. Tidak patut diteruskan seperti itu karena kita negara hukum menghargai dan menghormati proses hukum," ucap Pangi.
Moeldoko sempat menyampaikan duka cita atas musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan label jabatan sebagai ketum Demokrat. Hal itu diklaim wajar.
"Beliau terpilih dalam KLB sebagai ketua umum, apa salahnya? Tidak ada kan," kata penggagas KLB Demokrat Hencky Luntungan dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'SBY Patenkan Demokrat Jadi Milik Pribadi?', Minggu, 11 April 2021.
Jakarta: DPP Partai
Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih menggunakan predikat ketua umum (ketum) Demokrat. Hal itu dinilai dapat menjadi teladan buruk bagi masyarakat.
"Jadi sangat disayangkan (tindakan) Pak Moeldoko ini selaku KSP," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam program
Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Terungkap! SBY Tarik Nama, Diganti Demokrat', Minggu, 18 April 2021.
Posisi strategis Moeldoko, kata Herzaky, seharusnya membuatnya berhati-hati dalam bertindak. Moeldoko wajib menunjukkan
good governance lantaran dirinya berstatus pejabat publik dan dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Baa:
Demokrat Ogah Satu Forum, Kubu Moeldoko Disebut Sudah Disuntik Mati
"Orang cenderung menjadikan (KSP) ini sebagai lambang Pak Presiden," ujar Herzaky.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan Moeldoko beserta kelompok Kongres Luar Biasa (
KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, harus menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Partai Demokrat pimpinan AHY yang dianggap sah dan legal oleh pemerintah.
"(Kubu Moeldoko) tetap menahan diri untuk ber-
statement atas nama Demokrat," kata Pangi.
Belum berakhirnya episode dualisme kepengurusan itu dinilai hanya menunjukkan perang urat saraf. Kubu Moeldoko, kata Pangi, perlu mematuhi mekanisme hukum.
Selain itu, langkah kubu Moeldoko untuk melanjutkan polemik dualisme kepengurusan partai itu masih meredup. Kubu Moeldoko berencana memperkarakan kepengurusan partai ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
"Saya lihat tidak ada keseriusan di situ. Tidak patut diteruskan seperti itu karena kita negara hukum menghargai dan menghormati proses hukum," ucap Pangi.
Moeldoko sempat menyampaikan duka cita atas musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan label jabatan sebagai ketum Demokrat. Hal itu diklaim wajar.
"Beliau terpilih dalam KLB sebagai ketua umum, apa salahnya? Tidak ada kan," kata penggagas KLB Demokrat Hencky Luntungan dalam program
Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'SBY Patenkan Demokrat Jadi Milik Pribadi?', Minggu, 11 April 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)