Jakarta: Penerapan otonomi khusus (otsus) di Papua dianggap sebagai jalan terbaik. Kebijakan itu dinilai tepat dalam meningkatkan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
"Ini bukti komitmen pemerintah yang konsisten dan tulus dalam memerdekakan rakyat Papua dari kemiskinan dan keterbelakangan," kata pengamat politik, Boni Hargens, melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 November 2020.
Meski demikian, Boni menyebut status Papua sebagai daerah otsus pelu dikelola, khususnya dari segi anggaran. Dia menyebut pengelolaan dana otsus harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia melihat masalah korupsi masih menjadi penghambat pembangunan di Papua. Di sisi lain, Boni juga menginginkan penegakan hukum yang tegas terkait pengelolaan dana otsus di sana.
"Tanpa memerangi korupsi, Papua akan terus miskin karena elite daerah yang rakus," tegas Boni.
Baca: Pembangunan Infrastruktur Papua dengan Pendekatan Kultural
Senada, Sekretaris Jenderal Dewan Papua, Thaha Alhamid, menyebut tak ada masalah dalam Otsus Papua. Sebab, kebijakan itu dibuat sebagai solusi politik.
Perbaikan, kata dia, perlu difokuskan dalam pengelolaan otsus. Tokoh Papua itu mengajak komunitas agama, gereja, mahasiswa, dan organisasi masyarakat Papua memperkuat pengawalan dalam pengelolaan otsus.
"Memperkuat pengelolaan otsus dengan benar dan tepat demi masa depan Papua dan Papua Barat," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyebut masyarakat Papua tak boleh terjebak dalam permainan politik terkait otsus. Dia mengatakan, pengelolaan kekhususan Papua memang membutuhkan pengawalan penuh, untuk mewujudkan niat baik Presiden Joko Widodo.
"Pemerintahan Pak Jokowi ini sangat peduli dengan kesejahteraan orang Papua dan itulah jalan menuju terciptanya integrasi sosial dan politik dalam kerangka NKRI," kata Karyono.
Jakarta: Penerapan otonomi khusus (otsus) di
Papua dianggap sebagai jalan terbaik. Kebijakan itu dinilai tepat dalam meningkatkan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
"Ini bukti komitmen pemerintah yang konsisten dan tulus dalam memerdekakan rakyat Papua dari kemiskinan dan keterbelakangan," kata pengamat politik, Boni Hargens, melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 November 2020.
Meski demikian, Boni menyebut status Papua sebagai daerah otsus pelu dikelola, khususnya dari segi anggaran. Dia menyebut pengelolaan dana
otsus harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia melihat masalah korupsi masih menjadi penghambat pembangunan di Papua. Di sisi lain, Boni juga menginginkan penegakan hukum yang tegas terkait pengelolaan dana otsus di sana.
"Tanpa memerangi korupsi, Papua akan terus miskin karena elite daerah yang rakus," tegas Boni.
Baca: Pembangunan Infrastruktur Papua dengan Pendekatan Kultural
Senada, Sekretaris Jenderal Dewan Papua, Thaha Alhamid, menyebut tak ada masalah dalam Otsus Papua. Sebab, kebijakan itu dibuat sebagai solusi politik.
Perbaikan, kata dia, perlu difokuskan dalam pengelolaan otsus. Tokoh Papua itu mengajak komunitas agama, gereja, mahasiswa, dan organisasi masyarakat Papua memperkuat pengawalan dalam pengelolaan otsus.
"Memperkuat pengelolaan otsus dengan benar dan tepat demi masa depan Papua dan Papua Barat," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyebut masyarakat Papua tak boleh terjebak dalam permainan politik terkait otsus. Dia mengatakan, pengelolaan kekhususan Papua memang membutuhkan pengawalan penuh, untuk mewujudkan niat baik Presiden Joko Widodo.
"Pemerintahan Pak Jokowi ini sangat peduli dengan kesejahteraan orang Papua dan itulah jalan menuju terciptanya integrasi sosial dan politik dalam kerangka NKRI," kata Karyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
