Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat Saan Mustopa. MI/M Irfan
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat Saan Mustopa. MI/M Irfan

NasDem Usulkan Ambang Batas Presiden Menjadi 15 Persen

Nasional pilpres revisi uu pemilu
Kautsar Widya Prabowo • 07 Oktober 2020 07:59
Jakarta: Partai NasDem mengusulkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diturunkan hingga lima persen. Usulan itu akan disampaikan saat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"NasDem menginginkan ambang batas presiden diturunkan dari 20 persen menjadi 15 persen," ujar Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat Saan Mustofa dalam diskusi virtual, Selasa, 6 Oktober 2020.
 
Saan menilai tingginya ambang batas membuat jumlah calon presiden dan calon wakil presiden terbatas. Kondisi tersebut kemudian memunculkan polarisasi sosial yang cukup mengkhawatirkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, dia tak sepakat bila ambang batas presiden diturunkan menjadi nol persen atau dihapuskan. Dia khawatir penghapusan ambang batas presiden membuat Pilpres hanya menjadi ajang coba-coba untuk beberapa individu.
 
"(Menimbulkan) orang-orang yang ingin mencoba mencalonkan presiden," tutur Wakil Ketua Komisi II itu.
 
Baca: Pembasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2021
 
Menurut dia, beberapa partai poltik juga menginginkan ambang batas presiden diturunkan. Bahkan, ada partai politik yang menginginkan ambang batas presiden menjadi 10 persen.
 
Saan mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi dalam pembahasan RUU pemilu. "Upaya untuk menurunkaan presidential threshold sudah ada di parlemen," jelasnya.
 
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersama rekannya, Abdulrachim Kresno, menggugat Pasal 222 UU Pemilu ke MK. Gugatan ini untuk meniadakan ambang batas presiden.
 
Mereka menilai Pasal 222 pada UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Karena partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional pada pemilu sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
 
Ambang batas tersebut juga dinilai merugikan partai baru yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu sistem tersebut diklaim sering dijadikan politik uang.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif