medcom.id, Jakarta: Penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum memuaskan. Jokowi dinilai perlu lebih sering mengkoordinasikan penegakan hukum melalui pertemuan petinggi penegak hukum.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, semester pertama Pemerintahan Jokowi-JK ditandai dengan adanya konflik terbuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Meski persoalan itu selesai dengan reposisi di dua lembaga hukum, dampaknya masih terasa hingga saat ini.
"Selain persolan konflik kelembagaan penegak hukum, di bidang pembangunan hukum juga belum mencapai prestasi memuaskan," kata Arsul ketika dihubungi, Selasa (20/10/2015).
Ia menilai, setahun pemerintahan Jokowi JK sama sekali tak gampang. Pembangunan hukum bukan semata kelambanan pemerintah, namun juga kinerja legislasi DPR yang belum mencapai performa seperti harapan masyarakat.
“Tapi kesepahaman pemerintah dan DPR menggenjot legislasi semakin baik. Hal ini ditandai dimulainya pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan beberapa RUU lainnya yang ada dalam Prolegnas 2015," ujar Arsul.
Jokowi dinilai perlu lebih sering mengkoordinasikan penegakan hukum melalui pertemuan pimpinan KPK, Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Jaksa Agung, dan Jampidsus untuk membahas persoalan korupsi. "Agar terjadi sinergi dan koordinasi serta tidak terkesan ada 'persaingan' di hadapan publik," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum memuaskan. Jokowi dinilai perlu lebih sering mengkoordinasikan penegakan hukum melalui pertemuan petinggi penegak hukum.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, semester pertama Pemerintahan Jokowi-JK ditandai dengan adanya konflik terbuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Meski persoalan itu selesai dengan reposisi di dua lembaga hukum, dampaknya masih terasa hingga saat ini.
"Selain persolan konflik kelembagaan penegak hukum, di bidang pembangunan hukum juga belum mencapai prestasi memuaskan," kata Arsul ketika dihubungi, Selasa (20/10/2015).
Ia menilai, setahun pemerintahan Jokowi JK sama sekali tak gampang. Pembangunan hukum bukan semata kelambanan pemerintah, namun juga kinerja legislasi DPR yang belum mencapai performa seperti harapan masyarakat.
“Tapi kesepahaman pemerintah dan DPR menggenjot legislasi semakin baik. Hal ini ditandai dimulainya pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan beberapa RUU lainnya yang ada dalam Prolegnas 2015," ujar Arsul.
Jokowi dinilai perlu lebih sering mengkoordinasikan penegakan hukum melalui pertemuan pimpinan KPK, Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Jaksa Agung, dan Jampidsus untuk membahas persoalan korupsi. "Agar terjadi sinergi dan koordinasi serta tidak terkesan ada 'persaingan' di hadapan publik," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
