medcom.id, Yogyakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sekolah tidak memaksakan diri menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Tidak semua sekolah bisa menerapkan kebijakan itu.
"Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata," kata Lukman usai meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa 8 Agustus.
Baca: Muhadjir Jelaskan Kebijakan 5 Hari Sekolah kepada Presiden
Menurut Lukman, jika diterapkam dan diwajibkan di seluruh lembaga pendidikan, akan banyak pihak yang keberatan. Khususnya madrasah diniyah atau pondok pesantren yang telah mengembangkan pola pendidikan sejak puluhan tahun yang lalu.
"Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kiai, ulama kita akan sangat berkeberatan. Karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun," ucapnya.
Menurut Lukman, jika kebijakan itu diterapkan, sekolah, siswa, bahkan wali murid harus diberikan keleluasaan untuk memilih apakah bersedia menerapkan program tersebut atau tidak.
"Saya kira itu lebih arif daripada dipaksakan, namun kenyataannya mendapatkan resistensi sangat tinggi," kata dia.
Baca: Sekolah tak Dipaksa Menerapkan 5 Hari Sekolah di Tahun Ajaran Baru
Menurut Lukman, pemerintah sebetulnya tidak pernah menekankan lima hari sekolah, melainkan lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter. Sebab kebijakan itu, ia sadari akan mendapat pertentangan di kalangan madsarah dan pondok pesantren.
"Itu yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter. Poinnya bukan pada lima hari sekolah," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzWPndk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Yogyakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sekolah tidak memaksakan diri menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Tidak semua sekolah bisa menerapkan kebijakan itu.
"Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata," kata Lukman usai meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa 8 Agustus.
Baca:
Muhadjir Jelaskan Kebijakan 5 Hari Sekolah kepada Presiden
Menurut Lukman, jika diterapkam dan diwajibkan di seluruh lembaga pendidikan, akan banyak pihak yang keberatan. Khususnya madrasah diniyah atau pondok pesantren yang telah mengembangkan pola pendidikan sejak puluhan tahun yang lalu.
"Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kiai, ulama kita akan sangat berkeberatan. Karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun," ucapnya.
Menurut Lukman, jika kebijakan itu diterapkan, sekolah, siswa, bahkan wali murid harus diberikan keleluasaan untuk memilih apakah bersedia menerapkan program tersebut atau tidak.
"Saya kira itu lebih arif daripada dipaksakan, namun kenyataannya mendapatkan resistensi sangat tinggi," kata dia.
Baca:
Sekolah tak Dipaksa Menerapkan 5 Hari Sekolah di Tahun Ajaran Baru
Menurut Lukman, pemerintah sebetulnya tidak pernah menekankan lima hari sekolah, melainkan lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter. Sebab kebijakan itu, ia sadari akan mendapat pertentangan di kalangan madsarah dan pondok pesantren.
"Itu yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter. Poinnya bukan pada lima hari sekolah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
