medcom.id, Bogor: DPR menyetujui Presidential Threshold (PT) 20% kursi dan 25% suara nasional dan mengesahkan Undang- undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu dianggap Ketum Gerindra Prabowo Subianto tidak rasional dan menipu rakyat.
"Presidential Threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam 27 Juli 2017.
Atas dasar itu, ia mengungkapkan kecemasan bahwa demokrasi di Indonesia bisa dirusak. Sebab, PT yang disetujui tidak mencerminkan demokrasi sebagai implementasi dari Pancasila.
Pernyataan ini mengemuka saat Prabowo memenuhi undangan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Puri Cikeas. Kedua pemimpin partai itu bersepakat terus mengawal jalannya pemerintahan.
Baca juga: Pertemuan SBY-Prabowo Sudah Lama Direncanakan
Caranya dengan mengingatkan pemerintah, bahwa demokrasi sebagai komponen negara membutuhkan semangat patuh pada aturan bermain, logika, adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.
Sepakat dengan Prabowo, SBY menyebut pengawalan terhadap pemerintah harus dilakukan. Langkah kedua partai politik besar di Indonesia ini adalah bentuk kesetiaan pada pemimpin negara ini.
"Saya harus menyampaikan bahwa power must not go unchecked, artinya kita harus memastikan bahwa penggunaaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga tidak cross the line, tidak abuse of power," sebut SBY.
Baca juga: SBY Siapkan Pendopo untuk Menerima Prabowo
Presiden ke-6 RI ini memastikan semua dan apa yang dilakukan, baik dari Demokrat dan Gerindra, sejalan dengan aturan yang berlaku.
medcom.id, Bogor: DPR menyetujui
Presidential Threshold (PT) 20% kursi dan 25% suara nasional dan mengesahkan Undang- undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu dianggap Ketum Gerindra Prabowo Subianto tidak rasional dan menipu rakyat.
"
Presidential Threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam 27 Juli 2017.
Atas dasar itu, ia mengungkapkan kecemasan bahwa demokrasi di Indonesia bisa dirusak. Sebab, PT yang disetujui tidak mencerminkan demokrasi sebagai implementasi dari Pancasila.
Pernyataan ini mengemuka saat Prabowo memenuhi undangan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Puri Cikeas. Kedua pemimpin partai itu bersepakat terus mengawal jalannya pemerintahan.
Baca juga: Pertemuan SBY-Prabowo Sudah Lama Direncanakan
Caranya dengan mengingatkan pemerintah, bahwa demokrasi sebagai komponen negara membutuhkan semangat patuh pada aturan bermain, logika, adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.
Sepakat dengan Prabowo, SBY menyebut pengawalan terhadap pemerintah harus dilakukan. Langkah kedua partai politik besar di Indonesia ini adalah bentuk kesetiaan pada pemimpin negara ini.
"Saya harus menyampaikan bahwa power must not go unchecked, artinya kita harus memastikan bahwa penggunaaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga tidak cross the line, tidak abuse of power," sebut SBY.
Baca juga: SBY Siapkan Pendopo untuk Menerima Prabowo
Presiden ke-6 RI ini memastikan semua dan apa yang dilakukan, baik dari Demokrat dan Gerindra, sejalan dengan aturan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
