Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Sanksi Etik Menanti Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Menjadi Kader Parpol

Kautsar Widya Prabowo • 19 Agustus 2022 15:53
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan penyelenggara pemilu yang terbukti menjadi anggota partai politik (parpol) akan disanksi etik. Persoalan itu nantinya diproses Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Artinya, jelas syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu tidak boleh dia sebagai anggota parpol secara otomatis dia saat (menjadi penyelenggara) itu membohongi kalau masih menjadi anggota parpol," ujar anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Puadi kepada wartawan, Jumat, 19 Agustus 2022.
 
Tim seleksi penyelenggara pemilu, kata Puadi, tidak dapat memastikan setiap calon penyelenggara pemilu tidak menjadi kader parpol. Sehingga, terdapat persyaratan sebagai anggota penyelenggara pemilu tidak menjadi kader parpol dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Makanya dibutuhkan persyaratan itu bahwa dia sudah tidak menjadi anggota," ucap dia.
 

Baca: Jajaran KPU DIY Diingatkan Bekerja Profesional


Bawaslu sebelumnya menyebut 275 penyelenggara pemilu dicatut namanya menjadi anggota atau pengurus partai politik di Sistem informasi Partai Politik (Sipol).
 
"Setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Senin, 15 Agustus 2022.
 
Bawaslu mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam Sipol dalam proses pengawasan sampai hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan verifikasi administrasi.
 
(JMS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif