Jakarta: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap para elite politik yang bakal maju dalam Pemilu 2024 mau bersikap negarawan. Sehingga, para politikus yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024 bisa memperbaiki situasi dan melanjutkan pembangunan di Indonesia.
“Saatnya Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi para negarawan,” kata Haedar dalam press gathering PP Muhammadiyah bersama pimpinan redaksi media cetak dan elektronik nasional di Jakarta, Senin, 7 November 2022.
Muhammadiyah berharap suksesi kepemimpinan dalam Pemilu 2024 bisa menciptakan suasana baru di dalam masyarakat. Pasalnya, publik masih menyaksikan adanya pembelahan politik di dalam negara.
“Kita harus menghindari yang membuat masyarakat terbelah,” jelas dia.
Namun, kata Haedar, dalam menghindari terjadinya pembelahan tersebut, negara harus hadir untuk menyatukan masyarakat dengan tidak terlibat dalam kontestasi. “Sebab kalau terlibat kontestasi, negara menjadi tidak berwibawa,” tegas dia.
Masyarakat, lanjut dia, diharapkan bisa menjaga jarak dengan kontestasi agar bisa lebih objektif. “Dan Muhammadiyah selama ini mengambil jarak,” ungkap dia.
Terkait dengan isu politik identitas yang selama ini digaungkan para politikus, dia menilai adanya salah kaprah dalam melihat isu ini. Dia menyampaikan selama ini politik identitas selalu diidentikkan dengan agama.
“Padahal di identitas lain seperti kesukuan dan identitas politik juga ada problem. Sebagai contoh kasus di Papua,” ungkap dia.
Dia berharap agama bisa dijadikan energi konstruktif dalam menyatukan masyarakat. Menurut dia, apabila ruang publik diisi dengan narasi negatif, juga akan berakhir negatif.
“Agama pun bisa menjadi hal negatif. Bahwa ada problem di antara umat beragama memang iya dan PP Muhammadiyah akan membantu mengatasi problem tersebut,” papar dia.
Mengenai istilah moderasi agama yang selama ini digaungkan banyak pihak, Haedar berharap adanya dialog dengan berbagai pihak. Sehingga, istilah moderat tidak dikuasai salah satu pihak dominan.
“Yang penting, tepikan dimensi politik dan politisasi baik dalam hal kekuasaan dan agama,” kata dia.
Jakarta: Ketua Umum PP
Muhammadiyah Haedar Nashir berharap para elite politik yang bakal maju dalam
Pemilu 2024 mau bersikap negarawan. Sehingga, para politikus yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024 bisa memperbaiki situasi dan melanjutkan pembangunan di Indonesia.
“Saatnya Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi para negarawan,” kata Haedar dalam
press gathering PP Muhammadiyah bersama pimpinan redaksi media cetak dan elektronik nasional di Jakarta, Senin, 7 November 2022.
Muhammadiyah berharap suksesi kepemimpinan dalam Pemilu 2024 bisa menciptakan suasana baru di dalam masyarakat. Pasalnya, publik masih menyaksikan adanya pembelahan politik di dalam negara.
“Kita harus menghindari yang membuat masyarakat terbelah,” jelas dia.
Namun, kata Haedar, dalam menghindari terjadinya pembelahan tersebut, negara harus hadir untuk menyatukan masyarakat dengan tidak terlibat dalam kontestasi. “Sebab kalau terlibat kontestasi, negara menjadi tidak berwibawa,” tegas dia.
Masyarakat, lanjut dia, diharapkan bisa menjaga jarak dengan kontestasi agar bisa lebih objektif. “Dan Muhammadiyah selama ini mengambil jarak,” ungkap dia.
Terkait dengan isu
politik identitas yang selama ini digaungkan para politikus, dia menilai adanya salah kaprah dalam melihat isu ini. Dia menyampaikan selama ini politik identitas selalu diidentikkan dengan agama.
“Padahal di identitas lain seperti kesukuan dan identitas politik juga ada problem. Sebagai contoh kasus di Papua,” ungkap dia.
Dia berharap agama bisa dijadikan energi konstruktif dalam menyatukan masyarakat. Menurut dia, apabila ruang publik diisi dengan narasi negatif, juga akan berakhir negatif.
“Agama pun bisa menjadi hal negatif. Bahwa ada problem di antara umat beragama memang iya dan PP Muhammadiyah akan membantu mengatasi problem tersebut,” papar dia.
Mengenai istilah moderasi agama yang selama ini digaungkan banyak pihak, Haedar berharap adanya dialog dengan berbagai pihak. Sehingga, istilah moderat tidak dikuasai salah satu pihak dominan.
“Yang penting, tepikan dimensi politik dan politisasi baik dalam hal kekuasaan dan agama,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
