Jakarta: Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah segera melakukan studi kelakayan, memasukan anggaran ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, dan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota. Sehingga, rencana ini bisa segera terealisasi.
"Biar lima tahun ini (pemindahan ibu kota) selesai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Said, pemindahan ibu kota ini harus berjalan simultan agar bisa selesai dengan cepat. Dia tidak ingin rencana ini tak kunjung terwujud hingga masa jabatan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berakhir.
"Pemindahan ibu kota dilakukan dalam instrumen APBN itu ada di Banggar DPR, dan instrumen kedudukan ibu kota negara ada di Komisi II DPR," ujar dia.
Pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya Rp486 trilun. Dana tersebut berasal dari pemerintah sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.
"Saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan melihat biaya-biaya pembangunan infrastruktur selama ini mencapai Rp900 triliun bisa ditangani, apalagi hanya Rp486 triliun dengan cakupan area sekitar 300 ribu hektare," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta restu wakil rakyat memindahkan ibu kota dari Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2019.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Jokowi, ibu kota nantinya bukan hanya simbol identitas bangsa. Ibu kota baru harus menjadi representasi kemajuan bangsa.
Wacana pemindahan ibu kota, kata dia, muncul demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Visi Indonesia maju juga bisa diraih dengan proses ini.
"Indonesia yang hidup selama-lamanya," papar dia. (Siti Mazhidawati)
Jakarta: Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah segera melakukan studi kelakayan, memasukan anggaran ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, dan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota. Sehingga, rencana ini bisa segera terealisasi.
"Biar lima tahun ini (pemindahan ibu kota) selesai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Said, pemindahan ibu kota ini harus berjalan simultan agar bisa selesai dengan cepat. Dia tidak ingin rencana ini tak kunjung terwujud hingga masa jabatan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berakhir.
"Pemindahan ibu kota dilakukan dalam instrumen APBN itu ada di Banggar DPR, dan instrumen kedudukan ibu kota negara ada di Komisi II DPR," ujar dia.
Pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya Rp486 trilun. Dana tersebut berasal dari pemerintah sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.
"Saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan melihat biaya-biaya pembangunan infrastruktur selama ini mencapai Rp900 triliun bisa ditangani, apalagi hanya Rp486 triliun dengan cakupan area sekitar 300 ribu hektare," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta restu wakil rakyat memindahkan ibu kota dari Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2019.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Jokowi, ibu kota nantinya bukan hanya simbol identitas bangsa. Ibu kota baru harus menjadi representasi kemajuan bangsa.
Wacana pemindahan ibu kota, kata dia, muncul demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Visi Indonesia maju juga bisa diraih dengan proses ini.
"Indonesia yang hidup selama-lamanya," papar dia. (
Siti Mazhidawati) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
