<i>Presidential Threshold</i> Berpotensi Munculkan Calon Tunggal
Mantan Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen dalam Pilpres 2019  dinilai berpotensi menimbulkan calon tunggal. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyebut hal itu bertentangan dengan konstitusi yang mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih dari pemilu.
 
"Artinya harus ada pilihan lebih dari satu," kata Hadar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa 3 Juli 2018.
 
Hadar berargumen bahwa pasal 6A UUD 1945 ayat (2) mengatur calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Bukan partai politik peserta pemilu periode sebelumnya.
 
Hadar berpendapat hasil pemilu pada periode sebelumnya sudah tidak relevan digunakan dalam pemilihan presiden yang akan datang, karena hasil pemilu periode sebelumnya bisa saja sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat saat ini.

Baca: Presidential Threshold 20 Persen Disebut tak Masuk Akal

Sebanyak 12 tokoh publik menggugat kembali ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan teregistrasi di Nomor 49/PUU/XVI/2018. Mereka berpendapat batas 20 persen kursi pencalonan presiden tak bisa membebaskan masyarakat memilih.
 
MK sendiri sebelumnya sudah pernah menolak gugatan Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, beberapa waktu lalu.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id