Draf PKPU Dikirim ke Kemenkumham

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengirimkan draf peraturan soal larangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham ). Itu dilakukan meskipun peraturan KPU (PKPU) ditentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah. "Hari ini dikirim ke Kemenkumham," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada Medcom.id, Senin, 4 Juni 2018. Wahyu mengatakan pihaknya terus memperjuangkan PKPU pelarangan mantan narapidana korupsi. KPU berkomitmen merealisasikan aturan itu. "Kami KPU akan maju terus," ungkap Wahyu. Baca: Bawaslu dan KPU Disindir Perlu Belajar UU Pilkada Dia mengakui larangan mantan narapidana korupsi ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR hingga DPRD masih mendapat penolakan publik. Namun, pihak yang tidak menyetujui dipersilakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).  "KPU tentu akan mempersiapkan diri sebagai antisipasi jika PKPU akan diuji ke MA oleh pihak lain," ujar dia.