Jakarta: Pengawasan DPR terhadap seluruh instansi yang mengelola tambang dipastikan tidak tebang pilih. Termasuk kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengelola tambang.
"Bahwa pengawasan itu dilakukan secara konsekuen dan tidak ada perbedaan pengawasan terhadap ormas keagamaan atau badan usaha lainnya, semuanya sama," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan' di rumah Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Eddy menekankan bahwa pengenaan sanksi juga bakal setara. Dia memastikan sanksi yang diberikan juga membedakan.
"Kalau pun nanti ada sanksi, semuanya juga akan diberikan sanksi yang sama, jadi hal itu betul dipertimbangkan," jelas Eddy.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong agar pengelolaan tambang sesuai dengan koridornya. Termasuk kepada ormas keagamaan yang baru saja mendapat izin untuk mengelola.
"Kita tahu bahwa ormas-ormas keagamaan itu di dalamnya terdapat guru-guru kita, panutan-panutan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini memiliki posisi yang baik di masyarakat, jangan sampai karena masuk ke dalam sektor tersebut ada permasalahan sehingga menciderai reputasinya," ujar Eddy.
Jakarta: Pengawasan
DPR terhadap seluruh instansi yang mengelola tambang dipastikan tidak tebang pilih. Termasuk kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengelola tambang.
"Bahwa pengawasan itu dilakukan secara konsekuen dan tidak ada perbedaan pengawasan terhadap ormas keagamaan atau badan usaha lainnya, semuanya sama," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada
Ormas Keagamaan' di rumah Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Eddy menekankan bahwa pengenaan sanksi juga bakal setara. Dia memastikan sanksi yang diberikan juga membedakan.
"Kalau pun nanti ada sanksi, semuanya juga akan diberikan sanksi yang sama, jadi hal itu betul dipertimbangkan," jelas Eddy.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong agar pengelolaan tambang sesuai dengan koridornya. Termasuk kepada ormas keagamaan yang baru saja mendapat izin untuk mengelola.
"Kita tahu bahwa ormas-ormas keagamaan itu di dalamnya terdapat guru-guru kita, panutan-panutan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini memiliki posisi yang baik di masyarakat, jangan sampai karena masuk ke dalam sektor tersebut ada permasalahan sehingga menciderai reputasinya," ujar Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
