Ormas Keagamaan yang Kelola Tambang Diminta Waspada

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengingatkan agar organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengelola tambang mewaspadai pelaku usaha lain yang berusaha masuk ke sektor tersebut. Khususnya konglomerat yang tidak bisa masuk ke sektor pertambangan. "Jangan sampai ormas keagamaan nanti dijadikan kendaraan tumpangan oleh misalnya pelaku-pelaku usaha besar, pelaku usaha yang sesungguhnya ingin masuk ke sektor tersebut tapi enggak bisa. Mereka menggunakan kendaraan ormas keagamaan, itu juga menjadi permasalahan yang perlu kita waspadai," kata Eddy dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan' di rumah Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Eddy mengatakan mitigasi hal negatif seperti itu penting. Sehingga, kebijakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ini mendapat citra positif. "Memang harus ada mitigasi dampak negatif dan bagaimana kita kemudian bisa menampilkan sisi positif dari pengelolaan ini," ujar dia.   Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN itu mendorong ormas keagamaan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tambang. Hal ini dipandang sebagai bagian dari upaya kolaboratif. "Regulasi dan pengawasan yang ketat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izinnya, pengelolaan lingkungannya dan lain-lain, serta adanya partisipasi masyarakat yang akan juga melihat, apakah kemudian pengelolaan tersebut bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat secara keseluruhan," jelas Eddy.